"Itu menunjukkan bahwa cagub-cagub tersebut tidak cukup punya kredibilatas dan integritas. Karena mereka cari simpati rakyat hanya menjelang PSU saja. Padahal rakyat butuh bukan hanya pada saat PSU saja. Ini bukti bahwa selama ini cagub-cagub tersebut tidak bekerja dengan baik dan benar dalam memberi pelayanan kepada rakyat sehingga sekarang perlu suatu yang
extra untuk meyakinkan masyarakat luas tentang jualan mereka," ujar calon Wakil Gubernur Sumsel Hafisz Tohir kepada
Rakyat Merdeka Online pagi ini (Selasa, 3/9).
PSU Pilgub Sumsel ini digelar setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Sumsel Nomor 33 tentang hasil rekapitulasi pemilihan dan Keputusan KPU Sumsel Nomor 34 tentang penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel terpilih, yaitu Alex-Ishak.
Pilgub Sumsel diikuti empat pasangan, Eddy Santana Putra-Hj Anisja D Supriyanto, Iskandar Hasan-Hafisz Tohir, Herman Deru-Maphilinda Boer, dan pasangan Alex Noerdin-Ishak Mekki.
Lewat cara-cara tersebut, lanjut Hafisz melanjutkan keterangannya, demokrasi di Sumsel telah kehilangan ruh/darahnya. Rakyat dibodohi oleh janji janji sempit. Karena cara-cara seperti ini pasti tidak akan mendatangkan kesejahteraan buat masyarakat luas karena suara mereka telah dibeli oleh sekantong keresek sembako saja. Apalagi, menurut Hafisz Tohir, bagi-bagi sembako dalam mendekati rakyat sudah kuno dan sangat primitif dalam demokrasi.
"Quo vadis demokrasi. Kasihan rakyat Sumsel. Ironi dan memilukan. Kata kata itulah yang tepat untuk menggambarkan situasi saat ini," ungkapnya mengutip pernyataan almarhum KH Zainuddin MZ.
Pasangan Iskandar Hasan-Hafisz Tohir yang diusung PAN, PKS, dan PBR tidak akan menggunakan cara-cara tersebut.
"Kami memiliki integritas melalui konsep yang kami tawarkan dan kami tidak punya utang atau beban masa lalu terhadap rakyat Sumsel. Untuk itu maka kami menilai cara-cara yang dilakukan saat ini dengan 'membeli' suara rakyat hanya dengan sekantung sembako itu sangatlah melukai dan merendahkan martabat rakyat. Maka kami sangat menghindari hal tersebut," ungkapnya.
Makanya, tugas KPU dan Bawaslu untuk mengawal PSU Pilgub Sumsel ini agar bebas dari keributan dan intimidasi serta praktek-praktek yang tidak demokratis lainnya. Diharapkan akan banyak aktivitas pemantauan dari LSM dan dari pemuda ataupun mahasiswa yang masih berjiwa bersih.
"Sesungguhnya yang dibutuhkan rakyat adalah suatu konsep baru untuk Sumsel yang lebih baik lagi. Itulah yang ditunggu-tunggu masyarakat luas saat ini. Ekonomi baru yang berlandaskan kesejahteraan rakyat banyak. Itulah yang diharapkan rakyat Sumsel untuk sosok Cagub yang akan datang," tandas Ketua DPP PAN ini.
[zul]
BERITA TERKAIT: