"Misalnya terjebak hanya pada persoalan popularitas saja," kata Direktur Eksekutif Segitiga Institute, Muhammad Sukron, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 19/8).
Karena itu kata Sukron, popularitas juga harus disertai dengan aspek integritas dan
track record. Tanpa integritas, dan hanya mengandalkan popularitas, maka Konvensi akan menjadi semacam ajang pencarian artis belaka. Dan hal yang lebih berbahaya dari ini adalah mempertaruhkan nasib bangsa selama lima tahun mendatang.
Selain itu, lanjut Sukron, Komite juga harus melihat jejak rekam peserta secara integral. Sebab bisa jadi tokoh yang belakangan terlihat cemerlang, justru memiliki jejak hitam di masa silam. Kecemerlangan yang ada di saat ini pun hanya diciptakan melalui pabrikasi citra dengan modal yang tidak terbatas.
Dari sisi ini, Sukron melihat Jumhur Hidayat sebagai salah seorang yang layak dipertimbangkan untuk dipilih. Selain memiliki rekam jejak yang bagus sejak menjadi aktivis mahasiswa di era 1980-an, Jumhur juga sukses menjadikan tenaga kerja Indonesia (TKI) lebih bermartabat saat memimpin Kepada Nasional Badan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).
"Di kalangan aktivis, Jumhur juga dinilai memiliki integritas yang memadai," tegas Sukron, sambil menegaskan bila memang harus memilih, maka integritas harus lebih didahulukan daripada popularitas.
"Tanpa integritas, tokoh populer bisa merusak Demokrat dan bahkan Indonesia di masa mendatang. Sementara dengan integritas yang sudah memadai namun popularitas yang minim, maka sudah menjadi tugas seluruh elemen Demokrat untuk mempopulerkannya," demikian Sukron.
[ysa]
. Komite Konvensi harus benar-benar mengkaji calon presiden secara menyeluruh dan komprehensif. Artinya, Komite Konvensasi tidak terjebak dalam kategorisasi yang bersifat parsial. 
BERITA TERKAIT: