"Penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dijanjikan pemerintah akan menambah secara signifikan pada infrastruktur ataupun belanja modal tidak terbukti," kata anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 16/8).
Menurut Dolfie, upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat hanya dirasakan langsung oleh PNS dengan kenaikan gaji pokok. Sedangkan masyarakat lainnya menunggu "tetesan" pertubuhan ekonomi yang melambat.
Dolfie pun mencatat, program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh Pemerintah dari tahun 2009-2013 telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 470 triliun dan tetap menyisakan masyarakat yang miskin dan rentan miskin yang relatif tetap yaitu dari 53 Juta Penduduk pada tahun 2009 menjadi 52 Juta Penduduk pada tahun 2013. Sementara pada RAPBN 2014 tidak ada pendekatan baru dalam pengentasan kemiskinan.
"Visi keadilan tidak tergambarkan, terutama strtaegi penurunan gino ratio yang saat ini telah mencapai 0,41," tegas Dolfie.
Dolfie pun menilai, program MP3EI yang tidak diimbangi dengan alokasi anggaran untuk 181 daerah tertinggal hanya akan menciptakan kesenjangan baru. Di saat yang sama, kebijakan Transfer Daerah Pemerintah hanya bersifat reguler, dan Pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi DAK kurang mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Pusat.
"Padahal hal ini diamanatkan oleh UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 108," demikian Dolfie.
[ysa]
. RAPBN 2014 yang disampaikan Presiden SBY memperlihatkan RAPBN Birokrasi. Hal ini terlihat dari lonjakan kenaikan alokasi anggaran untuk birokrasi yang besar. 
BERITA TERKAIT: