"Ekstrimnya, pemerintah tak mampu mengubah sentimen pasar. Dan kalau pemerintahan ini memiliki posisi tawar yg kuat, kecaman Presiden mestinya bisa mengoreksi harga. Namun, gema kecaman itu bahkan nyaris tak didengar pasar," kata anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, beberapa saat lalu (Minggu, 28/7).
Bambang menduga pemerintah lemah di pasar kebutuhan pokok karena ada oknum-oknum pemerintah yang menjadi pemain utama atau faktor penentu besaran stok dan tingkat harga. Oknum itu mencari dana di pasar Sembako untuk membiayai aktivitas politik masing-masing pada 2014 mendatang.
"Mereka tidak peduli lagi kalau aksi mereka memanipulasi stok dan harga itu menyengsarakan rakyat. Segala sesuatu nyaris dibuat langka agar ada alasan untuk impor. Dari disparitas harga itulah oknum-oknum pemerintah bisa menangguk untung besar," jelas Bambang.
Bambang pun yakin kekacauan yang terjadi dalam tata kelola penawaran dan formula harga daging sapi karena diduga oknum penguasa meminta margin laba yang tinggi. Dan ada indikasi bahwa gambaran persoalan daging sapi tidak sesederhana kasus yang diungkap KPK, sebab kalau diteliti lebih cermat, kasus ini akan melebar dan menyentuh area yang sensitif.
Bambang memperkuat dugaan ini dengan penjelasan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pekan lalu, KPPU akhirnya memberi indikator tentang
interest oknum pemerintah dalam mengelola kebutuhan pokok rakyat. KPPU juga menduga seorang menteri terlibat kartel bawang putih.
"Dalam praktiknya, hampir semua komoditi kebutuhan pokok rakyat dikendalikan kartel. Dan, oknum penguasalah yang mengendalikan kartel-kartel itu," demikian Bambang.
[ysa]
. Harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi merupakan akibat dari kepentingan oknum elit penguasa. Sementara kecaman SBY kepada para menteri ekonomi, serta operasi pasar oleh pemerintah yang tidak juga mampu mengoreksi atau menurunkan harga, membuktikan bahwa posisi tawar pemerintahan ini sangat lemah di pasar kebutuhan pokok. 
BERITA TERKAIT: