"Andaikan tudingan itu benar sekalipun, rasanya tidak elok proses hukum direcokin dengan opini politik," kata Direktur Lembaga Partisipasi Pembangunan Indonesia (Lepsindo), Jailani Paranddy, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 10/9).
Jailani sendiri menilai pengggiringan opini politik di tengah sebuah proses persidangan sebuah kasus hukum yang tengah disorot tidak akan menarik bagi publik. Dan seharusnya, para politisi tampil di media dengan hal-hal yang informatif dan mendidik secara politik.
Dengan dalih apapun, yakin Jailandi, polemik antara Fahri Hamzah dan Sudi Silalhi ini tidak akan memberikan pembelajaran yang baik bagi publik. Bahkan bisa saja publik curiga ada upaya untuk pengalihan isu, dari proses hukum yang sudah berjalan secara profesional ke wilayah politik.
"Padahal publik meyakini benar, bahwa KPK sudah bekerja secara profesional," ujar Jailani.
Semestinya, lanjut Jailani, siapapun yang sedang menjalani proses hukum, sebaiknya fokus saja pada masalah hukum dan tidak perlu berupaya melakukan upaya seperti pengalihan isu lewilayah politik, atau berupaya membentuk opini seolah-olah kasus hukum itu lahir dari sebuah konspirasi dan penzaliman politik.
"Sekiranya ada bukti-bukti yang cukup, dan tudingan-tudingan itu benar sekalipun, tidak elok rasanya seorang politisi menuding secara terbuka seseorang di depan publik. Idealnya proses hukum harus dilawan juga dengan proses hukum, jangan proses hukum dipolitisasi, ini tidak benar!," demikian Jailani.
[ysa]
. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, diminta menempuh jalur hukum bila memang yakin ada skenario yang dibikin Mensesneg Sudi Silalahi di balik kasus hukum impor daging sapi yang melibatkan Luthi Hasan Ishaq. Hal ini jauh lebih baik daripada saling lempar tuduhan di media. 
BERITA TERKAIT: