KPU Punya Tanggung Jawab Moral di Tengah Potensi Kecurangan

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>

Jumat, 05 Juli 2013, 13:57 WIB

KPU Punya Tanggung Jawab Moral di Tengah Potensi Kecurangan

ilustrasi/net

. Sebanyak 12 parpol mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pemilu. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mutlak melaksanakan pemilu sesuai ketentuan, peraturan dan UU.

"Walau potensi kecurangan selalu ada, tapi saya harap penyelenggara tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menegakan keadilan dan memberikan kepastian hukum pada setiap mekanisme yang dilalui oleh setiap parpol," kata Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Amrullah Andi Hamid, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 5/7).

Andi meminta tidak ada lagi istilah Partai Senayan dan Partai Non-Senayan. Andi pun meminta semua kepala daerah untuk melakukan intervensi hanya untuk memenangkan partai tertentu.

PBB, lanjut Andi, akan selalu menggunakan mekanisme hukum jika ada perlakuan yan menzholimi. Dan PBB adalah partai yang menentang cara-cara kekerasan, serta selalu mengutamakan norma-norma, etika dan menghindari adanya pihak yang dirugikan.