Mahasiswa Ajari Pemerintahan SBY Menyelamatkan APBN Tanpa Harus Menaikkan Harga BBM

Sekjen Lingkar Studi Mahasiswa (Lisuma) Dhika Yudistira, pun mengajak semua pihak untuk melihat data statistik BPS soal jumlah seluruh kendaraan di Indonesia. Pada tahun 2011, jumlah seluruh kendaraan di Indonesia adalah 85,6 juta, yang terdiri dari mobil penumpang, bis, truk, dan sepeda motor. Dari 85,6 juta itu, 76 persennya adalah adalah sepeda motor. Sementara mobil penumpang hanya 9,5 juta yang 80 persennya terdiri dari mobil tua yang sudah tak layak jalan.

Artinya, ada 68 juta pengguna sepeda motor yang berasal darai kalangan kurang mampu dan susah menggunakan jasa angkutan umum masih lebih mahal daripada ongkos yang mereka keluarkan untuk membeli BBM. Bila dibandingkan dengan 242 juta jiwa penduduk Indonesia, maka jelas pemilik kendaraan pribadi seperti mobil atau kendaraan lainnya yang hanya dapat dibeli oleh golongan orang mampu atau lebih dari mampu itu kurang dari 5 persen.

"Artinya 95 persen subsidi BBM itu sudah tepat sasaran," kata Dhika beberapa saat lalu (Kamis, 20/6).

Bila pemerintah mau mengurangi subsidi, lanjut Dhika, alangkah lebih baik bila dibebankan kepada 5 persen pemilik kendaraan yang berada dari kalangan atas. Misalnya dengan menaikkan pajak STNK bagi pemilik kendaraan mewah, misalnya 10 atau 15 persem dari harga pembelian. Contohnya, bila harga mobil itu senilai Rp 1 miliar maka pemilik kendaraan mewah itu harus membayar pajak STNK sebesar Rp 100-150 juta. Pajak ini dapat dialihkan untuk membantu menyelamatkan APBN,

Dhika melanjutkan, bila harga minyak mentah dunia untuk light sweet, yang di Indonesia menjadi bahan bakar minyak tipe premium, itu sekitar 95 dolar per barel maka bila dihitung 10 persen pajak dari harga pembelian kendaraan pribadi yang harganya Rp 1 miliar tadi berarti dapat dapat membeli 100 barrel minyak mentah light sweet. Satu barel minyak light sweet sama dengan 42 Gallons AS atau sama dengan 159 liter. Sehingga 100 barel dapat menghasilkan 15.900 liter minyak mentah.

"Dapat ditarik kesimpulan dari contoh di atas bahwa masih banyak langkah solutif yang seharusnya bisa diambil oleh pemerintah dalam hal menaikkan atau mencabut subsidi BBM yang jelas-jelas membebani dan menyengsarakan rakyat kurang mampu atau menengah ke bawah karena efek dari kenaikan harga BBM yang akan mempengaruhi kenaikan harga-harga lainnya," tegas Dhika.

Dhika menambahkan, apabila terjadi pencabutan BBM bersubsidi pun bisa dilakukan hanya pada kendaraan pribadi dan mewah saja. Dan itu akan menghemat kurang lebih Rp 40 triliun dan bisa mencegah lonjakan kenaikan harga bahan pokok.

"Apalagi yang kita ketahui sebentar lagi kita akan melewati bulan puasa dan Idul Fitri yang jelas-jelas akan semakin membuat harga pokok melambung tinggi dan semakin menyengsarakan rakyat," demikian Dhika. [ysa]