"Tentang menaikkan harga maupun tidak menaikkan harga itu domainnya pemerintah. Jadi jangan lagi dilempar bola panas ini ke fraksi dan partai-partai," ujar Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid kepada
Rakyat Merdeka Online pagi ini (Kamis, 2/5).
Hidayat sependapat subsidi yang diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak, seperti kepada orang-orang kaya, harus dikoreksi. Dia juga sepakat pembengkakan subsidi harus dicarikan solusi. Tapi, jangan sampai, menaikkan harga BBM justru menyusahkan rakyat karena naiknya harga dan bisa menimbulkan gejolak sosial.
"Karena itu pemerintah harus melakukan pengendalian terhadap harga-harga. Jadi prinsipnya, pemerintah harus memenuhi sejumlah persyaratan kalau akhirnya menaikkan harga BBM," katanya mengingatkan.
Presiden SBY sendiri dalam acara Musrenbangnas sudah menegaskan, jika dana kompensasi telah disetujui DPR, pemerintah segera menaikkan harga BBM.
Apa tanggapan Anda?
"Secara prinsip, boleh saja beliau berdalih demikian. Tapi secara prinsip itu domain pemerintah sendiri. Jadi silakan pemerintah untuk betul-betul melakukan pengkajian yang maksimal yang pada akhirnya tidak menyengsarakan rakyat dan bisa menyelamatkan APBN dari kekhawatiran terjadinya subsidi yang sangat besar," tandasnya.
[zul]
. Rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan domain pemerintah sesuai dengan UU APBN 2013. Karena itu, pemerintah tak perlu lagi menunggu sikap parlemen apabila kebijakan tersebut akan diambil. 
BERITA TERKAIT: