Di saat belahan dunia lain, Amerika Serikat dan Eropa, mengalami permasalahan akibat dari krisis ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif baik yaitu rata-rata 6 persen. Demikian juga tingkat investasi, menurut Kepala BKPM Chatib Basri, di tahun 2013 bisa berkisar sekitar 13 persen.
APBN tahun 2013 yang disetujui DPR sebesar Rp 1.683 triliun. Di mana pertumbuhan ekonomi disepakati 6,8 persen, laju inflasi 4,9 persen, nilai tukar rupiah Rp 9.300 per dolar AS dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5 persen. Yang tetap menarik adalah porsi anggaran terbesar masih untuk belanja pegawai dan subsidi, sementara porsi anggaran belanja modal dan bantuan sosial kecil. Dengan perkataan lain belanja pembangunan lebih kecil dari pada belanja untuk kepentingan pegawai negeri.
Walaupun secara statistik dinyatakan bahwa tahun 2012 terjadi penurunan kemiskinan menjadi 28,59 juta orang atau 11,6 persen, secara kualitas bisa saja kemiskinan justru mengalami involusi dan cenderung semakin kronis. Bahkan ada yang menduga bahwa dari setiap 100 orang penduduk Indonesia sekitar 15 orang masuk kategori miskin. Dengan perkiraan tersebut maka jumlah orang miskin di Indonesia sekitar 35 juta orang.
Tentu saja gambaran ini cukup menyedihkan bagi kita. Tidak terbayangkan apabila 38 juta orang miskin tersebut bersatu untuk menolak pemerintahan yang syah sekarang ini. Pasti kerusuhan ada di mana-mana dan NKRI akan tergoyahkan karena setelah hampir 68 tahun merdeka, jumlah orang miskin di Indonesia masih tetap banyak.
Di samping masih tingginya tingkat kemiskinan, ternyata masalah ketimpangan juga dihadapi oleh Indonesia. Diperkirakan angka Rasio Gini 0,41, bahkan bisa lebih tinggi lagi apabila indikator ketimpangan sensitif terhadap besarnya pengeluaran nyata kelompok masyarakat menengah ke atas.
Dengan demikian dapat diduga bahwa besarnya tingkat kemiskinan maupun ketimpangan, muncul karena kebijakan publik yang telah berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen ternyata tidak berpihak kepada rakyat banyak. Dengan perkataan lain, pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas, dan umumnya bekerja di sektor swasta. Hingga tahun 2012 jumlah pekerja formal diperkirakan mencapai 37,2 persen. Padahal di tahun 2009 baru mencapai 30,9 persen saja.
Paradoks dari beberapa hal positif tentang Indonesia di atas, beberapa masalah juga masih selalu muncul bahkan cenderung meningkat. Lembaga Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat 118 dari 182 negara yang diukur. Bahkan menurut beberapa survei Indonesia termasuk negara yang paling besar korupsinya.
Korupsi di Indonesia bukan saja pada saat pelaksanaan pembangunan, namun transaksi sudah terjadi saat proses pembahasan anggaran di DPR/DPRD yang melibatkan pihak eksekutif dan kepala daerah. Bahkan pengadaan kitab suci keagaaman juga tidak luput dari korupsi. Tidak heran apabila Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memperkirakan hampir 200 kepala daerah terlibat kasus korupsi.
Situasi paradoksial tersebut telah menumbuhkan tingkat ketidakpuasan di masyarakat atas rasa keadilan. Padahal tercipatanya keadilan sosial adalah salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan oleh para pemimpinnya. Bagaimana mungkin muncul rasa keadilan apabila seorang perwira tinggi kepolisian bisa memiliki kekayaan sampai ratusan miliar rupiah. Atau mantan bendahara partai yang berkuasa yang bisa mengatur proyek-proyek pembangunan di Indonesia yang nilainya triliunan rupiah.
Itu sebabnya tidaklah mengherankan apabila Departemen Dalam Negeri melaporkan peningkatan jumlah konflik sosial tahun 2012 yaitu 89 kasus. Padahal di tahun sebelumnya hanya 77 kasus. Bentrokan antar warga, antar preman, antar aparat, antar pendukung kandidat kepala daerah, antar kelompok ekonomi semakin sering terliput di media cetak dan elektronik. Bahkan beberapa daerah, seperti Aceh, Papua, Maluku, terus menuntut kemerdekaan karena menganggap hasil pembangunan tidak mampu mengatasi kemiskinan di daerahnya. Ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur memang masih sangat terlihat antara Indonesia bagian barat dan timur.
Meskipun demikian kita patut tetap bersyukur, karena NKRI masih bisa kita pertahankan. Itulah keajaiban dari negara Indonesia. Namun demikian, kita tentu saja tidak boleh selalu mengharapkan dari keajaiban. Langkah nyata untuk mewujudkan keadilan sosial dan penegakkan hukum harus segera terlaksana.
Kiranya hiruk pikuk menuju pemilu dan pilpres 2014 hendaknya memberikan jawaban langkah-langkah nyata dari partai politik dan calon presiden untuk mewujudkan keadilan sosial dan penegakkan hukum. Bukan sekadar mencari kekuasaan saja.
[***]
Penulis adalah seorang sosiolog, tinggal di Jakarta.
BERITA TERKAIT: