UN MUNDUR

Golkar Suruh SBY Evaluasi Menteri M Nuh

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>

LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Senin, 15 April 2013, 08:42 WIB

menteri m nuh/ist

. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhammad Nuh, harus dievaluasi oleh Presiden SBY atas kinerjanya yang tidak profesional dengan penundaan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di zona tiga atau di 11 provinsi.

"Ya, (M Nuh) mesti dievaluasi presiden," ujar anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) Zulfadhli kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin, 15/4).

Selain itu, Zulfadhli, melihat ada indikasi dan aroma penyimpangan dalam penunjukan PT Ghalia Printing Indonesia sebagai salah satu pemenang tender. Sehingga hal ini juga harus diinvestigasi oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

"Percetakan Ghalia tidak profesional, dan harus diberi sanksi," tandasnya.

PT Ghalia Indonesia Printing adalah salah satu dari enam perusahaan percetakan yang terlibat dalam pembuatan dan pengiriman naskah soal UN 2013. Namun karena kendala teknis, naskah soal UN untuk 11 provinsi masih tertahan di percetakan tersebut.

Kesebelas provinsi yang dimaksud adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. [ysa]