Ajakan ini disampaikan menanggapi pernyataan tendensius beberapa purnawirawan jenderal TNI, diantaranya mantan Komandan Puspom TNI, Mayjen (Purn) Syamsu Djalal. Djalal mengakatan SBY lambat dalam mengurus negara terutama masalah insiden berdarah Cebongan ditambah lagi SBY sibuk mengurus partainya.
Menurut Didik, pernyataan itu provokatif serta tidak mengandung sebuah niali edukasi baik dalam perspektif kebangsaan maupun etika leader bangsa.
Dia melihat ada upaya para purnawirawan untuk mengaburkan pencapaian positif bangsa dan responshif kepemimpinan Presiden SBY.
"Sebaiknya para elit bersikap jujur dan terbuka sebagaimana telah diteladankan oleh SBY dalam membangun negara ini," ujar Didik saat kepada wartawan di Jakarta (Selasa, 2/4).
Sebaiknya kata Didik, para purnawirawan itu lebih dahulu mempelajari dan memahami sebuah tata kelola birokrasi dan sistem politik Indonesia yang dibangun berdasarkan konsensus besar bangsa.
"Tidak semua persoalan secara teknis menjadi domain langsung kepala pemerintahan," jelasnya.
Presiden SBY kata dia, sudah secara cepat memberikan respon dan perintah kepada aparat negara termasuk kepolisian untuk segera mengungkap kasus Cebongan, Sleman.
Mengenai, jabatan SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat, Didik memastikan bahwa SBY tidak akan alpa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala negara dan pemerintahan. Secara teknis sehari-hari, pengelolaan Partai Demokrat telah dimandatkan kepada ketua harian DPP, wakil ketua Majelis Tinggi dan wakil ketua Dewan Pembina.
"Jadi terlalu mengada-ngada," pungkas dia.
[zul]
Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengajak para purnawirawan jenderal TNI proaktif memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam pemikiran dan tindakan yang menjerumuskan bangsa. 
BERITA TERKAIT: