Bahkan, ada 38 TKI lainnya yang mengalami nasib serupa dan kini antre menunggu mukjijat untuk bisa tetap menghirup udara.
Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR Muhammad Najib dalam pesan singkat yang diterima
Rakyat Merdeka Online pagi ini (Jumat, 15/3).
"Setiap kali mendengar berita seperti ini, sebagai anak bangsa muncul perasaan marah, malu sekaligus tak berdaya. Sampai kapan cerita memilukan seperti ini berhenti mengganggu rasa kemanusiaan kita sekaligus mencoreng martabat dan harga diri kita sebagai Negara dan Bangsa besar," kata Najib.
Menurut politikus PAN ini, Kementerian Luar Negeri memiliki kewajiban untuk melakukan apapun demi membela seorang WNI apapun profesinya, tapi tidak berarti institusi lain boleh lepas tangan. Apalagi telah disimpulkan bahwa sebagian besar masalah TKI di luar negri bersumber dari tanah air sebelum mereka diberangkatkan.
"Semestinya Kemenlu melakukan tugas utamanya melakukan diplomasi politik dan ekonomi yang di dalamnya menyangkut investasi, perdagangan atau pariwisata," jelas Najib.
Dengan beruntunnya ancaman hukuman mati, maka masalah politik dan ekonomi bisa mandul atau terbengkalai. Apalagi ada trend
diat atau tebusan terus menerus meningkat, sebagaimana tuntutan terhadap Satinah sebesar Rp 10 miliar.
"Tentu hal ini kalau diikuti bisa membuat APBN kita akan terkuras. Kenapa masalah ini tidak dimasukkan sebagai bagian dari asuransi dimana setiap TKI yang akan berangkat harus membayarnya?" tanyanya.
"Tapi lebih dari masalah uang adalah harga diri dan martabat bangsa yang jadi taruhannya yang bukan mustahil membuat para diplomat kita tidak cukup percaya diri dan ragu menegakkan kepalanya berhadapan dengan diplomat lain," tandasnya.
[zul]
Kisah memprihatinkan masih terus datang dari para Tenaga Kerja Indonesia yang ada di luar negeri. Setelah Sumiati kemudian Darsem, kini TKW asal Semarang, Satinah, terancam hukuman mati di Arab Saudi dengan dakwaan membunuh majikannya. 
BERITA TERKAIT: