DPR Endus Kejanggalan dalam Pengadaan Motor Listrik MBG

DPR juga menjadwalkan pemanggilan BGN pekan depan untuk meminta penjelasan terkait kebijakan tersebut.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan pihaknya terkejut dengan munculnya informasi pengadaan puluhan ribu motor listrik, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia menegaskan penggunaan anggaran seharusnya difokuskan pada tujuan utama program.

“Sehingga kami meminta BGN untuk membatalkan pengadaan itu (jika tidak tepat),” kata Charles di Senayan, Kamis, 9 April 2026.

Menurut dia, DPR belum pernah menerima konsultasi terkait pengadaan tersebut. Ia juga menyoroti adanya perbedaan informasi antara Kementerian Keuangan dan BGN terkait persetujuan anggaran.

“Nggak ada, karena kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak. Seperti halnya dengan Pak Purbaya, Pak Menkeu (Menteri Keuangan) kan sudah menolak pengadaan motor ini tahun 2025, tapi ternyata tetap diadakan dan barangnya sudah hadir di Indonesia,” lanjutnya.

Selain itu, DPR menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Hal tersebut akan didalami dalam rapat bersama BGN dan instansi terkait.

“Kita akan meminta penjelasan dari Pak Kepala BGN,” pungkasnya.