Lengkapi Berkas Perkara, Rani Digarap KPK 3,5 Jam

Kepala Bagian Informasi dan  Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha menjelaskan, pemeriksaan saksi Rani dilakukan bersamaan dengan tiga saksi lain. Ketiga saksi lainnya adalah Ridwan Hakim, Yova Deva Koswelly, dan Hedwig Andry Lesmana.

Priharsa tak bisa membeberkan  substansi pemeriksaan Rani. Dia mengatakan,  pemeriksaan empat saksi dilakukan secara terpisah. Saksi-saksi diperiksa untuk melengkapi berkas perkara empat tersangka.

Rani yang tertangkap tangan saat menemani  tersangka Ahmad Fathanah (AF) di Hotel Le Meridien, datang ke KPK ditemani kerabatnya.  “Mahasiswi semester satu  itu diperiksa sebagai saksi kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian,” katanya.

Ia tiba di KPK pukul 9.50 WIB.  Gadis 19 tahun itu tampak modis. Ia mengenakan atasan blues hitam bermotif bunga warna biru dipadu sepatu wedges krem. Rambut panjangnya pun dibiarkan tergerai.

Rani menolak berkomentar saat ditanya agenda pemeriksaannya. Tak ayal, saat menunggu waktu pemeriksaan, dia menjadi bulan-bulanan alias bidikan fotografer.  Pemeriksaan berlangsung 3,5 jam. Tepat pukul 13.20 WIB, Rani keluar Gedung KPK.  Tangannya menggandeng tangan kerabatnya.

Lagi-lagi, saat ditanya soal pemeriksaannya, dia bungkam. Sesekali, ia  hanya melontarkan senyum. Dia pun bergegas masuk ke dalam taksi bernomor polisi B 1497 KTE yang  menunggu di pelataran gedung KPK. “Permisi, permisi,” katanya sambil menerobos kerumunan wartawan.

Sebagaimana diketahui, Rani adalah perempuan yang ikut ditangkap bersama tersangka AF di Hotel Le Meridien, 29 Januari 2013. Jika AF langsung ditahan KPK, keesokan harinya KPK membebaskan Rani. KPK menilai, Rani tak punya kaitan dengan kasus ini.

Saat operasi tangkap tangan,  Rani disebut-sebut bersama AF di kamar hotel. Namun saat jumpa pers, pada 5 Februari, ia menyangkal. Rani mengaku, saat penangkapan, dia tengah  ngobrol dan makan malam bersama AF di cafe hotel.

Rani juga membantah terlibat kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi. Namun dia mengaku, menerima uang Rp 10 juta dari AF.

Selain mengorek empat saksi, sehari sebelumnya KPK memeriksa Elda Devianne Adiningrat. Bekas Ketua Asosiasi Perbenihan Indonesia itu diperiksa penyidik KPK tujuh  jam. Elda keluar menjelang petang. Rambutnya dikuncir kuda, wajahnya tampak pucat. Dia terlihat kelelahan karena dicecar banyak pertanyaan.

“Tadi banyak sekali pertanyaannya. Ada sekitar 60 pertanyaan,” kata Elda.
Dia kemudian bergegas masuk ke mobil. Komisaris PT Radina Niaga Mulia itu bersama suaminya, Deni P Adiningrat sudah  dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK selama enam bulan.

Peran Elda dalam kasus ini, diduga mengatur pertemuan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dengan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, di Hotel Aryaduta, Medan, 13 Januari 2013. Pertemuan itu dihadiri Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman.

Melalui kuasa hukumnya, John Pieter Nazar, Elda membantah terlibat pertemuan. Menurut John, saat itu kliennya hanya menjembatani perkenalan Maria Elizabeth dengan LHI dan Suswono. Elda membantah terlibat pembicaraan dalam  pertemuan itu.

Kepala Biro (Karo) Humas KPK Johan Budi SP mengatakan, pemeriksaan Elda  untuk mengkonfrontir kesaksiannya dengan kesaksian tersangka AF. “Jadi tidak dikonfrontir secara fisik, tapi penjelasan dan keterangan dikroscek dengan Fathanah,” ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah, LHI,  AF, dan dua direktur PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi (AAE), dan Juard Effendi (JE).

REKA ULANG
Ridwan Hakim Sempat Ke Turki

Sehari sebelum dicegah KPK, Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin melenggang ke luar negeri. Padahal, Ridwan dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus impor daging sapi.

“Benar, hari ini ada pemeriksaan untuk Ridwan Hakim,” kata Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha (15/2). Menurut Priharsa, Ridwan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Saat itu, Priharsa belum bisa memberikan tanggapan mengenai keberadaan saksi Ridwan. Namun dia menyatakan,  informasi dari Kemenkum HAM mengenai Ridwan yang sudah terbang ke Turki akan ditindaklanjuti KPK.

Menurutnya, KPK punya jaringan untuk melacak dan memburu para buronan di luar negeri.

“Dia sudah dicegah KPK ke luar negeri terkait kasus kuota impor daging sapi,” katanya.

Tapi Wamenkumham Denny Indrayana menyebutkan, pihaknya mendapat informasi, saksi kasus kuota impor daging sapi meninggalkan Indonesia.
 
Disebutkan, Ridwan terbang dengan Turkish Airline, Kamis, 7 Februari 2013 pukul 18.49 WIB melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

“Kami menerima surat cegah pada tanggal 8 Februari 2013,” kata Wamenkumham Denny Indrayana, Jumat (15/2).

Selain Ridwan, saksi yang dicegah KPK terkait kasus kuota impor daging pada 8 Februari ini yakni Ahmad Zaki, Rudy Susanto, dan Jerry Rogers.

“Surat cegah diterima pada 8 Februai 2013 pukul 19.40 WIB,” jelasnya.

Nama Elda Devianne Adiningrat juga  muncul dalam daftar saksi yang dicegah KPK ke luar negeri. Elda diduga ikut terlibat dalam kasus suap impor daging sapi ini. Perannya diduga signifikan alias tak sembarangan.

Wanita yang kesrimpet kasus di Kejaksaan Agung itu, juga disinyalir memiliki kedekatan dengan pihak Kementan untuk lobi kuota impor daging ini. Oleh karena itu, dia dicegah oleh KPK. Untuk kepentingan pemeriksaan, Senin (11/2), beberapa penyidik mengobok-obok rumah dan kantor Elda di kawasan Jakarta Selatan.

Berturut-turut setelah itu, ada dua petinggi PT Indoguna Utama dan seorang dari kalangan swasta juga ikutan dikenai status cegah. Ketiga orang tersebut adalah Komisaris PT Indoguna Utama Soraya Kusuma Effendi, Dirut PT Indoguna Utama Maria Elisabeth dan seorang pekerja swasta Deny P Adiningrat.

Segera Tetapkan Tersangka Baru
Eva Kusuma Sundari, Anggota Komisi III DPR

Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari menyerahkan pengusutan kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian pertanian (Kementan) kepada KPK. Eva berharap, KPK tetap profesional atau tak terpengaruh dalam perdebatan politis yang ada.

“Hindari hal-hal yang bersifat opini demi proporsionalitas dalam mengusut kasus ini,” katanya, kemarin. Anggota Komisi III DPR ini mendukung semua proses yang dijalankan KPK. Termasuk, memeriksa putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, Ridwan Hakim sebagai saksi.

Menurut dia, selama KPK menjaga kredibilitasnya sebagai lembaga yang independen, lembaga antirasuah itu akan tetap mendapat dukungan.

“Kita dukung selama pengusutan tersebut akuntabel, murah, cepat dan tidak menjadi komoditi politik,” urainya.

Eva berharap, dengan pemeriksaan saksi-saksi, KPK mendapatkan alat bukti dan barang bukti baru dalam menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. “Kita tunggu saja apakah KPK bisa menemukan keterkaitan pihak lain atau tidak,” ujarnya.

Menurutnya, kasus ini sangat menyita perhatian  publik.  Oleh sebab itu, KPK jangan sampai kehilangan independensinya dalam mengusut perkara yang berkaitan dengan tokoh politik. Jika sudah menemukan alat bukti yang cukup, Eva berharap KPK tidak ragu untuk menetapkan tersangka baru.

Menurut dia, saat ini KPK masih mengembangkan siapa saja yang diduga terlibat kasus tersebut. Untuk itu, semua pihak diharapkan mau menunggu hasil kerja keras penyidik KPK.
 
“Kita yakin bahwa KPK bekerja sesuai dengan koridor yang ada. Bila ditemukan ada penyelwengan, nanti tentu akan dikoreksi oleh pihak yang berkompeten,”  cetus Eva.

Izin Impor Cuma Untuk Yang Kembangkan Ternak Sapi
Usulan Dahlan Iskan Dalam Acara PWI

Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatasi carut marut impor daging sapi?

Kemarin, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menawarkan jalan keluar mengatasi masalah itu. Jalan keluar itu, dilontarkannya dalam acara bedah kasus “Karut Marut Impor dan Masa Depan Swasembada Daging Sapi” yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jakarta.

Dahlan menginginkan, izin impor daging sapi hanya diberikan kepada importir atau pihak-pihak yang berkomitmen untuk mengembangkan peternakan sapi.

“Persoalan utama belum tercapainya swasembada daging sapi adalah kesulitan memperoleh sapi bakalan atau anak sapi,” kata Dahlan dalam sambutannya.

Hadir pada acara ini, Ketua Umum PWI Pusat Margiono, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Wakil Ketua DPD GKR Hemas, Ketua Dewan Pimpinan Nasional HKTI Oesman Sapta dan Ketua Dewan Pers Bagir Manan.

Dahlan mengakui, gagasan tersebut terkait instruksinya kepada seluruh direksi BUMN perkebunan untuk mengembangkan ternak sapi. “Saya instruksikan agar BUMN perkebunan mengembangkan 100 ribu ekor sapi.

Karena sapi-sapi itu akan mendapat makanan gratis dari daun kelapa sawit yang dibuang,” katanya.

Namun, dalam perkembangannya, target 100.000 sapi gagal terwujud, lantaran hanya tersedia 20.000 anak sapi. “Kami cari di mana-mana, tidak ada lagi anak sapi yang tersedia,” katanya.

Menurutnya, di sinilah masalah utama Indonesia akan kesulitan mewujudkan swasembada daging sapi. “Lupakan target swasembada tahun 2014. Impor sapi masih akan terjadi, bahkan lima tahun lagi,” tegasnya.

Minimnya anak sapi di Indonesia karena tidak ada insentif bagi peternak sapi. Untuk mendapakan satu ekor sapi, peternak mengeluarkan Rp 9 juta. “Tetapi kalau dijual hanya laku Rp 5 juta per anak sapi. Jadi peternak rugi Rp 4 juta, kecuali ada skema bantuan dana khusus,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal itu, Dahlan menegaskan perlu langkah pembenahan aturan impor sapi. “Salah satunya impor daging hanya diberikan kepada mereka yang berkomitmen mengembangkan ternak sapi atau yang mau membantu peternak sapi, sehingga kebutuhan sapi bakalan terpenuhi,” katanya.

Sebab, selama ini importir dan pedagang daging sapi impor menikmati keuntungan yang luar biasa. “Harga daging sapi impor di Singapura 45 ribu rupiah. Katakanlah di Indonesia pedagang bisa untung hingga 40 ribu rupiah, daripada disetor ke mana-mana, mendingan untuk membantu pengembangan sapi di Tanah Air,” ujarnya.

Pola seperti itu, lanjutnya, sudah diterapkan Perum Bulog yang diberi izin impor gula dan beras. Tahun lalu, dari impor Bulog untung Rp 800 miliar.

Namun secara keseluruhan rugi sedikit, karena Bulog membantu memperbaiki harga beli beras dari petani, sehingga petani termotivasi untuk bertani.

Ketua Umum HKTI Oesman Sapta Odang mengatakan, masalah krisis harga daging sapi dikhawatirkan mempengaruhi konsumsi daging perkapita orang Indonesia. “Ini mengerikan. Bayangkan, dari 200 negara, kita posisi nomor 5 paling jelek dalam pemanfaatan gizi,” jelas Oesman.

Bos OSO Group ini mengatakan, harga daging sapi di dalam negeri mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan tidak wajar. Sebelum hari raya Idul Fitri 2012, harga daging masih berada pada posisi Rp 76 ribu per kilogram. (kg) Sesudah Idul Fitri harga daging sudah mencapai Rp 100 ribu per kg. “Daging pada waktu itu sebelum hari raya masih Rp 76 ribu. Setelah masuk hari raya sudah Rp 100 ribu per kg,” katanya.

Ia juga mengkritik pemerintah yang sampai saat ini masih mengimpor daging sapi hanya dari Australia dan Selandia Baru karena berbasis country based, bukan zone based, untuk menghindari penyakit mulut dan kuku (PMK).

Padahal, menurutnya, sistem ini bisa mengakibatkan monopoli pasar, di mana pasar daging di Indonesia bisa dipermainkan.

Alasan Undang Undang Nomor 18/89 itu, menurut Oesman, karena sapi Brazil punya penyakit mulut (PMK). “Sekarang kita hanya satu pintu yang sifatnya monopoli atau country based, sehingga hanya bisa mendatangkan dari Australia dan Selandia Baru,” tandasnya.

Padahal, katanya, Brazil sekarang sudah tidak ada penyakit mulut lagi. “Sekarang mereka sudah ekspor ke Amerika dan Arab. Bayangkan, Arab saja mengimpor sapi 100 persen dari Brazil,” katanya.  [Harian Rakyat Merdeka]