Michael Tene: Kita Minta Malaysia & Kesultanan Sulu Agar Konflik Tidak Meluas Ke Indonesia

Hal disampaikan  Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Michael Tene yang dihubungi Rakyat Merdeka via telepon di Jerman, Selasa (5/3).

“Ada TKI terjebak. Tapi kami berhasil ungsikan mereka ke kompleks Embara, sekitar 6 km dari tempat kejadian,” ucapnya.

Menurut Tene, evakuasi dilakukan KBRI berkoordinasi dengan Konsul di Tawau Kinabalu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), dibantu PT Felda (perusahaan perkebunan) dan Kepolisian Daerah Sabah.                                 

Berikut kutipan selengkapnya:

Berapa banyak WNI di Sabah?
Sekitar 10 ribu yang  berdomisili di  wilayah konflik. Kami terus memonitor kondisi WNI di sana. Kemudian mengingatkan agar konflik tidak meluas, sehingga tidak mengakibatkan banyak korban dari warga negara lain.

Selain evakuasi, apa lagi langkah nyata pemerintah?
Kami buat travel warning buat WNI yang mau pergi ke Sabah, baik itu wisata, berbisnis, maupun berlayar. Kami juga berkoordinasi dengan pemegang otoritas pelayaran dan kelautan pemerintah Malaysia supaya kapal-kapal tidak boleh merapat di wilayah itu. Saya juga tahu para ABK WNI sementara diliburkan perusahaan mereka.

Bagaimana langkah Indonesia dalam menyikapi konflik tersebut?
Posisi kita jelas, tak ikut campur terlalu dalam. Kita tengah mendorong kedua pihak (Pemerintah Malaysia dan Kesultanan Sulu dari Filipina) untuk negosiasi proses damai. Kami yakin keduanya akan intensif berkomunikasi agar dicari solusinya.

Apa bisa dipastikan wilayah konflik itu tidak akan meluas ke Indonesia?
Kalau dalam peperangan, posisi awal perang dan dampak wilayahnya tidak bisa dipastikan.  Makanya kita minta Malaysia dan Kesultanan Sulu agar konflik tidak meluas ke Indonesia. Sejauh ini, pihak Malaysia dan Filipina sudah berusaha agar konflik tidak meluas.   

Banyak prajurit Sulu masuk hutan di Utara Kalimantan, ini bagaimana?
Saya tidak tahu situasi di lapangan. Yang jelas nanti kami akan kumpulkan informasi dan coba memantaunya.

Bagaimana kalau wilayah Utara Kalimantan diklaim milik mereka?
Nggak bakal ada pencaplokan wilayah NKRI, baik dari pihak Kesultanan Sulu maupun Pemerintah Malaysia.  Batas-batasnya sudah jelas.
 
Tapi kita harus waspada  agar kasus pulau Sipadan-Ligitan tak terjadi lagi.

Apa Pemerintah Indonesia sudah mendesak ASEAN untuk mengupayakan proses damai?
Tanpa diminta, ASEAN pasti ada inisiatif dan menyikapi hal ini. Tapi menilik perkataan Presiden SBY sudah saatnya ASEAN  meredakan ketegangan, sehingga tercapai kesepahaman dalam mencari solusi.

Masalah perbatasan sangat sensitif di ASEAN, apa yang dilakukan Indonesia?
Pak SBY dalam suatu pidatonya mengingatkan di antara negara-negara di kawasan ini masih ada yang memiliki akar konflik, seperti sengketa perbatasan, rivalitas kompetisi politik antar negara,benturan kepentingan ekonomi dan energi.

Dengan konflik ini, pertanda kerja sama antar negara di ASEAN merenggang?
Saya berpendapat dengan kasus ini, kerja sama organisasi kawasan antar negara Asia Tenggara harus diperkuat. Ini tidak berarti ASEAN harus melakukan intervensi atau mengambil alih urusan negara anggotanya. Sekali lagi konsep ASEAN harus jadi bagian solusi dari tiap anggotanya. [Harian Rakyat Merdeka]