Nixon dari Partai Republik dengan Tim Suksesnya melakukan kecurangan. Menggunakan operasi intelijen membobol dokumen rahasia milik partai pesaingnya, Partai Demokrat.
Partai Republik menang dan Nixon dilantik jadi Presiden untuk kedua kalinya. Nixon menekan Polri dan Jaksa agar tidak menyelidiki skandal tersebut. Namun, kegigihan dua wartawan harian
The Washington Post, Bob Woodward dan Carl Bernstein, rutin melaporkan adanya dugaan keterlibatan Presiden Nixon. Ini yang akhirnya dikenal sebagai Skandal Watergate.
Nixon tidak berkutik ketika Mahkamah Agung memaksa menyerahkan rekaman percakapan dirinya dengan penasihat politiknya di Gedung Putih. Kubu Demokrat pun langsung menggalang hak angket untuk memakzulkan presiden. Tidak diduga, puluhan anggota parlemen dari Partai Republik ikut mendukung upaya ini.
Sebelum dimakzulkan, Nixon buru-buru mundur, daripada malu besar!
Mundur sudah jadi etika dan moral pemimpin baik di Asia, Eropa, atau Afrika, bila bersalah atau gagal. Di Jepang, Korea, Jerman, itu sesuatu yang biasa.
Dalam sejarah kerajaan di Indonesia pun pernah kami tulis soal La Manussa, Raja Soppeng ke IX yang memerintah di abad ke-15.
Beliau merasa bersalah karena memungut sesuatu benda yang bukan miliknya dan tak ada yang tahu karena menurutnya barang tersebut tidak terlalu berharga.
Dalam tahun itu, di kerajaan terjadi paceklik. Nelayan dan petani penghasilannya memburuk. Sang Raja bertanya-tanya dalam hati. Kenapa situasi kehidupan rakyat makin memburuk, apakah karena memungut barang yang bukan miliknya itu yang jadi penyebab?
Raja merasa yakin itulah penyebabnya. Maka raja pun mengumpulkan semua Pembesar, Pemangku Adat, Tokoh Masyarakat. Di forum itulah Raja mengadili dirinya sendiri dan membuat pengakuan bersalah di depan rakyatnya, dan menyebut peristiwa tersebut sebagai "Pengadilan Nurani".
Atas peristiwa tersebut Raja minta berhenti. Meski rakyat memintanya bertahan, tapi La Manussa tetap berhenti.
[ald]
.jpeg)
BERITA TERKAIT: