Pemerintah diminta memperkuat regulasi, meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri agar pertumbuhan industri tersebut memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Chairman IDCEC, Nawi Jaya mengatakan, berdasarkan informasi yang disampaikan tim Polri, saat ini terdapat sekitar 89 data center di Indonesia dengan estimasi kebutuhan energi mencapai 600 hingga 900 megawatt (MW).
Pertumbuhan tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan infrastruktur digital, terutama untuk mendukung perkembangan
cloud computing, Artificial Intelligence(AI), dan transformasi digital di berbagai sektor.
"Kami memiliki pengamatan yang menyeluruh terhadap berbagai isu dan perkembangan industri data center di Indonesia, karena fokus kami adalah bagaimana mempersiapkan dan membangun ekosistem data center nasional agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing," kata Nawi dalam keterangannya, dikutip Kamis, 19 November 2026.
Ia mengidentifikasi sejumlah persoalan strategis yang perlu mendapat perhatian pemerintah, pelaku industri, investor, dan seluruh pemangku kepentingan.
Persoalan pertama berkaitan dengan regulasi dan perizinan. Menurut Nawi, proses perizinan pembangunan data center masih membutuhkan kejelasan serta koordinasi yang lebih terintegrasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
"Menurut kami, persoalan perizinan data center sebenarnya bukan semata-mata sulit, tetapi masih membutuhkan kejelasan dan koordinasi yang lebih baik. Ada berbagai perizinan yang harus dipenuhi melalui kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Namun, terkadang koordinasi dan pemahaman terhadap persyaratan tersebut belum berjalan secara terintegrasi," kata Nawi.
Karena itu, IDCEC mendorong pembentukan tim koordinasi atau gugus tugas khusus untuk mengawal proses perizinan dan pengembangan industri data center agar para investor memperoleh kepastian mengenai persyaratan, tahapan, dan kewenangan masing-masing instansi.
Persoalan kedua menyangkut keterlibatan tenaga kerja lokal. Nawi menilai, porsi tenaga kerja asing masih cukup besar dalam sejumlah proyek pembangunan dan pengoperasian data center, khususnya pada pekerjaan yang membutuhkan keahlian teknis serta pengalaman khusus.
"Porsi keterlibatan tenaga kerja lokal di industri data center masih perlu ditingkatkan, baik dalam tahap perencanaan, pembangunan, instalasi,
commissioning, hingga pengoperasian dan pemeliharaan data center," kata Nawi.
Nawi memahami bahwa industri ini membutuhkan keahlian khusus dan pengalaman yang tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Namun, hal ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia agar ke depannya semakin banyak posisi strategis yang dapat diisi oleh tenaga kerja local.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, IDCEC mendorong peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, sertifikasi, serta transfer pengetahuan dari tenaga ahli berpengalaman.
IDCEC juga aktif menyosialisasikan peluang karier di industri data center kepada sekolah dan institusi pendidikan. Selain itu, organisasi tersebut mendorong program pendidikan dan pelatihan, termasuk membuka akses terhadap pendidikan gratis bagi calon tenaga kerja Indonesia.
Isu ketiga berkaitan dengan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penguatan rantai pasok nasional. Nawi menilai, Indonesia sebenarnya telah memiliki industri manufaktur dan penyedia komponen yang berpotensi memenuhi kebutuhan pembangunan data center.
Namun, produk lokal masih perlu meningkatkan daya saing dari sisi kualitas, harga, standar teknis, sertifikasi, hingga waktu pengadaan.
"Kami menyoroti penggunaan komponen dan produk dalam negeri dalam pembangunan maupun pengoperasian data center, termasuk bagaimana memperkuat
supply chain nasional," kata Nawi.
Menurut Nawi, penerapan TKDN tidak cukup hanya menjadi kewajiban penggunaan produk lokal. Pemerintah juga perlu memastikan industri dalam negeri mampu menghasilkan produk berkualitas dan kompetitif untuk memenuhi kebutuhan proyek data center.
BERITA TERKAIT: