Pasalnya, melalui TAP MPRS No. XXXIII/1967, kekuasaan Bung Karno dicabut atas tuduhan terlibat dalam peristiwa G30S PKI tahun 1965. Dalam konteks ini, sudah selayaknya bila keberadaan TAP MPRS No. XXXIII/1967 tersebut dicabut dan nama Bung Karno direhabilitasi penuh.
Demikian dikatakan tokoh nasional yang menjadi ikon perubahan DR. Rizal Ramli ketika dimintai komentarnya sesaat lalu seputar adanya rencana Keluarga Bung Karno dan Civitas Akademika Unversitas Bung Karno (UBK) Jakarta mengajukan judicial review terhadap TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 dan TAP MPR No. I/MPR/2003.Â
Terkait hal itu, Universitas Bung Karno menyelenggarakan seminar bertema “Menggugat TAP MPRS NO. XXXIII/MPRS/1967 DAN TAP MPR NO. I/MPR/2003 Dikaitkan dengan Aspek Sejarah, Hukum, Keadilan, dan HAM serta Hukum Tata Negaraâ€, di Jakarta, Kamis (28/2).
Menurut DR. Rizal Ramli yang juga Ketua Dewan Kurator Universitas Bung Karno, Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hukum harus mampu memberi rasa tenang, aman, damai, adil bagi setiap warga negara. Karena itu, dengan dalih apa pun, tanpa keputusan pengadilan, negara tidak boleh mereduksi bahkan merampas hak-hak konstitusional warga negaranya.
“Kita tahu, Bung Karno dituduh terlibat dalam peristiwa G30S PKI. Tapi sampai akhir hayatnya, beliau tidak pernah diperiksa atau diadili di pengadilan. Ini adalah stigma yang ditimpakan negara kepada proklamator kemerdekaan Indonesia tanpa diberi kesempatan untuk membela diri," jelasnya.
"Akibatnya, stigma tersebut terus melekat sampai akhir hayat Bung Karno tanpa ada kesempatan untuk membersihkan diri. Saya kira wajar saja, bila banyak rakyat Indonesia pencinta, dan penerus perjuangan Bung Karno akan mendukung upaya ini,†sambung tokoh yang juga akrab disapa RR ini.
[zul]
Perlakuan Negara terhadap pejuang kemerdekaan dan Presiden RIÂ pertama, Soekarno telah mereduksi hak-hak dan merendahkan harkat martabatnya sebagai proklamator kemerdekaan. 
BERITA TERKAIT: