Fuad Bawazier: Usut Pembocor Pajak SBY, Yang Jelas Bukan Saya

“Jangan main tuduh sana-sini. Saya kaget kok dituduh saya yang membocorkannya,” kata bekas Dirjen Pajak, Fuad Bawazier kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, Presiden SBY mengaku prihatin atas pemberitaan mengenai data wajib pajak keluarganya yang ditulis harian The Jakarta Post.

Presiden menduga Adhie Massardi, Ratna Sarumpaet, dan Fuad Bawazier  yang mempublikasikan data tersebut.

Fuad Bawazier selanjutnya mengatakan, dirinya tidak pernah membocorkan data pajak keluarga SBY.

Berikut kutipan selengkapnya:

Termasuk tidak melaporkan ke KPK?
Saya sama sekali tidak pernah melaporkan ke siapa-siapa, termasuk KPK.

Jika ada laporan, tinggal cek saja. Di situ pasti ada bukti penerimaan laporan itu. Kenapa juga  mau laporkan itu.

Bukankah ada statemen sebelumnya?
Waktu itu Adhie Massardi cs hanya bikin statemen di teras KPK.Tidak masuk gedung KPK. Nggak melapor juga.

Lagipula, sebelumnya kan masalah data wajib pajak keluarga Presiden itu dimuat  The Jakarta Post. Di dalamnya memuat data SPT PPh SBY dan keluarganya yang sesuai ketentuan Undang-undang  wajib dirahasiakan.

Kan yang wajib menjaga kerahasiaan data wajib pajak adalah Ditjen Pajak yang merupakan bagian dari pemerintah. Kenapa ketika ada kebocoran, saya yang dituduh. Tanya dong ke koran The Jakarta Post dan Dirjen Pajaknya.

Apa Anda mau menggugat?
Tidak perlu, buat apa. SBY kan memang sering mendapatkan informasi yang keliru. Ngapain juga kita memperpanjang sampai menuntut segala macam.

Saya hanya minta agar diusut pembocor pajak SBY itu. Yang jelas, bukan saya.  Sebab, saya tahu ini  kan rahasia wajib pajak yang harus dilindungi.

Dengan kondisi ini bisa dianggap pemerintah gagal menjaga rahasia wajib pajak. Kalau Pak SBY saja sudah kecolongan, saya yakin di bawah-bawahnya juga jebol semua.

Intinya, Presiden saja mengeluh seperti itu. Bagaimana dengan rakyat yang lain. Ini tentu meresahkan. Kenapa yang seharusnya dirahasiakan bisa bocor seperti itu.     
    
Apa dampaknya bocor seperti itu?
 Lawan politik, bisnis, usaha dan lainya itu nanti bisa menakut-nakuti pemilik data itu. Bukan itu saja, kepercayaan investor kepada pemerintahan Indonesia juga bisa menurun. Makanya masalah ini  harus diusut,  supaya tidak terulang ke depan.

Jangan-jangan ke depan data pajak Pak Boediono dan menteri-menteri juga terpublikasi, kan bahaya. Ini namanya sudah terjadi perang kotor.

Apa mungkin orang pajak yang membocorkan?
Mungkin saja. Misalnya, mana tahu ada yang mau balas dendam dari  orang pajak yang dihukum tidak naik pangkat atau lawan politik, itu kan bisa saja.
 
Apa Anda pernah ditawari mjadi menteri SBY?
Tidak ada penawaran seperti itu. Memangnya mau beliau ‘dagang sapi’ seperti itu. Tanyakan langsung saja dengan Pak SBY, wong beliau yang mengeluarkan statemennya itu.
 
Apa laporan kekayaan Anda bermasalah?
Laporan kekayaan saya itu dilakukan waktu  Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) tahun 2004 saat saya menjadi anggota DPR.

Tapi jujur saja saat membuat laporan itu hubungan saya dengan Abdullah Hehamahua sedang tidak baik di KAHMI.

Kenapa tidak baik?
Abdullah Hehamahua dulu salah satu Ketua KPKPN yang membawahi legislatif. Saya sudah kirimkan laporannya. Saya masih simpan dokumennya dari KPKPN itu.

Abdullah Hehamahua saja yang saat itu heboh sendiri, yang saya yakin saat itu beliau  terseret emosi karena perseteruannya dengan saya soal dualisme KAHMI. Sekarang masalah KAHMI sudah selesai.

Loh kok perseteruan dibawa-bawa?
Ya. Saya bilang sih saat itu Abdullah Hehamahua menggunakan kekuasaannya untuk obok-obok saya akrena ada konflik di KAHMI. Terhadap saya saat itu, ada pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan adminstrasi, pemeriksaan lapangan, dan pemeriksaan oleh Akuntan Publik.

Apa yang lainnya diperiksa dengan cara yang sama seperti Anda?
Seingat saya, saat itu hanya saya yang diperlakukan pemeriksaan lengkap seperti itu oleh pak Abdullah Hehamahua.

Makanya  tidak  betul bila dibilang laporan saya belum selesai diperiksa karena KPKPN keburu bubar. Yang jelas, dari Rapat KPK dengan Komisi III DPR tanggal 6 Februari 2013, saya sudah di nyatakan bersih dan clear.   [Harian Rakyat Merdeka]