Sabam Sirait: Taufik & Puan Pasti Tahu Harus Bicara Apa Sama SBY

Usul ini mencut setelah Puan ber­­­sama bapaknya, Taufik Kie­mas menemui Presiden SBY di Istana Negara, pekan lalu. Sejati­nya, Kiemas dan Puan hanya mengi­rim­kan buku biografinya un­tuk SBY. Judul buku itu: Ge­lora Ke­bang­saan Tak Kunjung Pa­dam. 70 Tahun Taufiq Kiemas. Rencana­nya, buku tersebut dilun­curkan pa­da malam tahun baru, bertepa­tan dengan ulang tahun Taufiq.

Puan menolak dengan halus usu­lan Nurhayati, karena PDIP ingin konsisten berada di luar pe­merintahan alias beroposisi.

Sikap Puan diacungi jempol politisi Senior PDIP, Sabam Sirait.

“Penolakan Puan secara halus itu sudah benar, karena kan pu­blik tahunya kita adalah oposisi. Kalau diterima akan menimbul­kan persepsi yang tidak-tidak,” kata Sabam kepada Rakyat Mer­deka.

Sabam menilai, signal koalisi PDIP-Demokrat di balik perte­mu­an SBY, Taufik Kiemas dan Puan di Istana, adalah persepsi yang salah.

“Ngapain koalisi dibicarakan sekarang. Kan tidak ada pem­bicaraan apa-apa di sana, dan ti­dak relevan sekarang ini bicara­kan koalisi, karena pilpres masih jauh,” ujar Sabam.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa iya PDIP nggak ingin be­ra­da di pemerintahan?

Masalah ingin atau tidak itu soal lain. Kalau kita menjadi pe­me­nang, tentu ingin jadi peme­rin­tah. Jadi, jika di Pemilu 2014 PDIP menang, tentu bukan hanya ingin menteri, malah jadi presi­den. Sekarang ini masih oposisi, tapi di 2014 kan nggak tahu juga.

Ketua Fraksi Demokrat DPR meng­usulkan Puan jadi Men­pora, bagaimana tanggapan Anda?

Orang punya keinginan kan tidak salah juga. Termasuk kei­ngi­­nan ketua Fraksi Demokrat itu. Tapi  apakah setiap keinginan ha­rus disetujui? Kan tidak juga.

Alasannya apa?

Kita kan sudah jelas, kita ini ada di oposisi. Tidak ada alasan te­rima atau tidak, dan ini juga bukan masalah orang per orang, itu soal partai.

Taufik  dan Puan juga tahu apa yang bisa dia bicarakan dan yang tidak bisa. Tapi kalau ibu Mega­wati yang ketemu SBY dan bicara empat mata secara serius, tentu itu atas nama partai juga.

Apa PDIP takut dianggap ti­dak konsisten jika sekarang ma­suk pemerintahan?

Kalau itu tidak penting juga, yang penting adalah kita akan te­rus oposisi sampai sekarang. Ka­re­na itu yang menentukan adalah Kongres PDIP, maka tidak bisa orang per orang mengubah itu.

Andai jadi pemenang, apa­kah PDIP akan bentuk koalisi yang kuat?

Itu tergantung hasil pemilu nanti, kalau umpamanya tidak ada partai yang sampai 50 persen plus 1, mau tidakmau kita harus koalisi.

Apa yakin koalisinya bisa kuat?

Siapa yang berkoalisi kita tidak tahu, kuat atau tidak kita juga ti­dak tahu. Sekarang saja masih per­lu kita pertanyakan,apakah Par­tai Demokrat, PPP, PAN, PKS, PKB dan Golkar akan jalan terus koa­lisinya sampai akhir, kan kita tidak tahu juga, ha..ha...

Masalah koalisi dan keme­nang­an tidak baik juga diung­kap­kan dan terlalu cepat juga kalau dilakukan sekarang, karena kita perlu mela­kukan perhitungan-per­hitungan.

Loh, kenapa begitu?

Karena omongan kita sekarang tentunya bisa mempengaruhi ha­sil pe­milu nanti, bisa saja atas ko­mentar ini PDIP berkurang atau ber­tambah suaranya, jadi belum wak­tunya lah ngomong itu lebih dalam.

Bagaimana pergerakan PDIP menuju Pemilu 2014?

Kita akan bekerja keras di 2013 dan 2014. Golkar saja ingin me­nang 30 persen di Pemilu 2014, De­­­mo­krat ingin menang 20 per­sen dan lainnya juga targetnya ting­gi-tinggi.

Kalau dihitung hitung sudah habis persentasenya, dan PDIP da­pat berapa dong. Makanya kita nggak ngomong seperti itu lah. Yang jelas, 2013 adalah tahun politik yang artinya semua partai mempersiap­kan diri menghadapi pemilu.

O ya, baru-baru ini ICW me­rilis PDIP peringkat ketiga ber­sama PAN yang memiliki kader korup, apa tanggapan anda?

Nggak apa-apa. Kalau koruptor memang harus ditangkap dan diadili.

Walau itu adalah kader PDIP sendiri?

Ya! Kalau ada dari PDIP, saya sa­­rankan segera ditangkap dan diadili, jangan ragu-ragu. Begitu ju­ga dari partai mana saja. Tapi, kita ha­rus taat hukum, jadi harus di­periksa dulu apa betul mereka ko­rup­tor atau tidak. Itu semua yang buk­­tikan adalah pengadilan. [Harian Rakyat Merdeka]