Jaksa Dan Terdakwa Century Sama-Sama Ajukan Banding

Budi Santoso, Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Ke­jak­saan Negeri Jakarta Pusat ke­cewa. Soalnya, tuntutan penjara 10 tahun kepada terdakwa Toto Kuncoro dalam kasus pencucian uang Bank Century, tidak dika­bulkan majelis hakim.

Padahal, menurutnya, tuntutan itu didasarkan pertimbangan bah­wa tindakan terdakwa meng­aki­batkan kerugian pada Bank Cen­tury. Bahkan, mempengaruhi terjadinya kerugian terhadap keuangan negara.

Apalagi, merujuk pada tuntut­an jaksa, tindakan terdakwa dilakukan secara bersama-sama atau kolektif.

Artinya, tindakan terdakwa dilak­ukan secara struktural dan sis­tematis. “Kami memutuskan untuk banding. Putusan majelis hakim masih jauh dari harapan,” tegasnya.

Sidang pembacaan putusan ma­jelis hakim di Pengadilan Ne­geri Jakarta Pusat tersebut, di­gelar pada Kamis lalu, 20 De­sem­ber.

Akan tetapi, Budi tidak mau buru-buru merinci teknis banding yang akan dilakukan JPU. Me­nurutnya, JPU akan berkoor­di­nasi lebih dulu guna mempelajari salinan putusan. Yang jelas, me­nyusul putusan yang jauh dari harapan jaksa, dia mengatakan, memori banding akan secepatnya diajukan ke pengadilan yang lebih tinggi.  

Menanggapi argumen jaksa, ku­bu Toto tidak mau kalah. Se­kali­pun vonis yang dijatuhkan ha­nya separuh dari tuntutan jaksa, kuasa hukum Toto, Mirsjad keu­keuh melayani niat banding jak­sa. “Kita juga banding karena putusan hakim dan tuntutan jaksa tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada,” tegasnya.

Dia memaparkan, persiapan ban­ding tengah digodok tim kua­sa hukum. Substansi banding ter­sebut meliputi tiga hal. Pertama, menyangkut dakwaan jaksa yang menyebutkan, ada dua pasal yang dilanggar terdakwa. Pasal terse­but menyangkut penerimaan uang dan mentransfer dana dari Ro­bert Tantular.

Kedua, mengenai usaha terdak­wa membelanjakan uang untuk mem­beli aset milik Yayasan Fat­mawati senilai Rp 20 miliar. “Ka­lau dia didakwa menerima, ya sudah sampai di situ. Kenapa per­soalan membelanjakan uang juga dipersoalkan?” lontarnya.  Dia menekankan, semestinya jaksa berpatokan pada perkara pidana pokok. “Pidana pokoknya apa? Be­lum jelas terdakwa melakukan pencucian uang. Kalaupun pen­cu­cian uang, pencucian uang yang mana?” tandasnya.

Dia mengakui, Toto selaku Di­rut PT GNU menerima dana dari Bank Century lewat Robert Tan­tular pada 2003. Nilainya, Rp 20 miliar. Tapi saat itu, Robert tidak mempunyai masalah hukum. Dengan kata lain, saat itu, Robert dan Bank Century-nya dikate­go­rikan sebagai bankir dan bank yang tidak bermasalah.

Lantaran itu, Mirsjad mene­gas­kan, kenapa persoalan ini di­kaitkan dengan reputasi Robert Tantular pada 2008. “Tahun 2008 Robert dituduh melakukan peni­puan, penggelapan dan pencucian uang Bank Century. Kenapa per­kara klien kami yang 2003 dikait-kaitkan. Apakah dana yang di­peroleh klien saya pada 2003 bisa dikategorikan berasal dari tindak pidana pencucian uang?” tan­dasnya.

Substansi banding yang ketiga, lanjut Mirsjad, menggambarkan bahwa Toto justru menjadi pela­por dalam kasus ini. Dengan dalil ini, dia menegaskan, Toto tidak bisa dijerat melakukan tindak pidana.

Menanggapi vonis hakim bagi Toto Kuncoro, Karopenmas Polri Brigjen Boy Rafli Amar me­nya­takan, vonis itu menjadi catatan kepolisian dalam menuntaskan per­kara Century. Dia berharap, persidangan tersangka Stefanus Farok dan Umar Muchsin yang diduga berhubungan dengan per­kara Toto Kuncoro, juga bisa se­gera digelar. Hal ini penting, lan­taran fakta persidangan kasus itu dapat memberi masukan bagi pe­nyidik untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lain.

Reka Ulang

Disangka Samarkan Hasil Bobol Century

Robert  Tantular dan kroninya disangka kepolisian membobol dana Bank Century secara siste­ma­tis, kemudian mencucinya un­tuk me­nyamarkan pembobolan tersebut.

Robert misalnya bekerjasama dengan Hendro Wijanto men­di­rikan PT Antaboga Delta Se­cu­ritas (ADS) untuk melarikan aset milik banknya sendiri. Di per­usahaan securitas tersebut, Hen­dro men­jabat sebagai Direktur Utama.

Dana nasabah kelolaan ADS yang mencapai kisaran Rp 1,4 tri­liun, singkat cerita, justru dialir­kan ke rekening tersangka Robert Tantular, tersangka Hartawan Alu­wi dan tersangka Anton Tantu­lar.

Penyidik mengklasifikasi aliran dana ke rekening tiga ter­sangka dikirim melalui cek dan biro gilyet (BG). Robert Tantular di­duga men­dapat aliran dana Rp 334.276­.­416.638. Hartawan Alu­wi me­ne­rima Rp 335.928.­596.­000, dan An­ton Tantular Rp 288.­618.710.845.

Untuk menghilangkan jejak alir­an dana tersebut, Robert kem­bali mengalirkan dana ke sejum­lah perusahaan yang diduga ma­sih miliknya. Penyidik menye­butkan, dana tersebut dibagi-bagi ke PT Sinar Central Rejeki, PT Cen­tury Mega Investindo, PT Inti Putra Fikasa, PT Central Bumi Indah, PT Pancadhosa Perdana, PT Artha Persada, dan Erni selaku sekretaris Robert Tantular.

Dari Perusahaan tersebut, Robert mengalirkan atau memu­tar dana Antaboga ke rekening PT Graha Nusa Utama (GNU) di Bank Century. Di PT GNU, Totok Kun­tjoro merupakan Direktur Utama.

Jumlah dana yang dialirkan ke GNU, nominalnya Rp 176 miliar. Rincian dana yang masuk re­kening GNU tersebut masing-ma­sing berasal dari Robert Tan­tular Rp 113 miliar, Indahtati Rp 33 miliar, PT TNS Rp 14 miliar dan Totok Kunjoro Rp 6 miliar.

Perputaran uang nasabah An­taboga ini tidak berhenti sam­pai di situ saja. Dari PT GNU, ter­sang­ka Robert dan tersangka To­tok kembali mengirim dana ter­sebut ke sejumlah nama. Pe­ngi­riman dana dilakukan dalam ben­tuk giro bilyet kepada tersangka Sarwono, tersangka Septanus Farok, tersangka Umar Muchsin, tersangka Robert Tantular, Febby dan Yayasan Fatmawati.

Tersangka Sarwono diduga menerima Rp 40.326.163.000. Ter­sangka Septanus Rp 3.523.­837.000, tersangka Umar Rp 8.250.­000.000, Robert Tantular Rp 83 miliar dan Feby Rp 7.289.­800.000.

Aliran dana dari rekening PT GNU juga sempat masuk ke re­kening Yayasan Fatmawati se­besar Rp 20 miliar. Namun, pihak Yayasan melaporkan dugaan pen­cucian uang ini ke Bareskrim Polri. Alhasil, dana di rekening Ya­yasan pada Bank CIMB Niaga itu, disita kepolisian.

Ada Yang Buron Dan Belum Disidang

Rindhoko Wahono, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR Rindhoko Wahono meng­ingat­kan Polri dan KPK agar tidak tum­pang tindih dalam me­na­ngani kasus Bank Century. Pe­na­nganan tindak pidana pen­cu­cian uang, penipuan dan peng­ge­lapan aset Bank Century dita­nga­ni Polri. Sedangkan skandal korupsinya ditangani KPK.

“Dari sini kita berharap ada koor­dinasi yang bagus antar lem­baga penegak hukum, an­tara kepolisian, KPK dan ke­jak­saan yang melakukan pe­nun­tutan. Sinergi tersebut akan mam­pu menjawab berbagai per­soalan dalam kasus Bank Cen­tury,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Jangan sampai, pesan Rin­dho­ko, kepolisian yang me­na­ngani masalah pencucian uang dan KPK yang menangani ka­sus korupsi pada Bank Cen­tury, justru menjadi rival. “Inilah momentum untuk sama-sama sa­ling memberi dukungan da­lam penyelesaian perkara. Apa­lagi ini kasus besar,” ucapnya.  

Terlebih, kata dia, perkara Bank Century yang ditangani ke­polisian maupun KPK, sama-sama mendapatkan sorotan publik begitu besar. Oleh sebab itu, kata Rindhoko, skala pe­na­nganannya harus terukur alias tidak boleh menyimpang dari pokok perkara.

Vonis yang sudah dijatuhkan majelis hakim terhadap Toto Kuncoro, lanjut Rindhoko, hen­dak­nya menjadi masukan dalam me­nentukan hukuman bagi pe­laku lainnya. “Selain itu, masih ada tersangka lain yang belum disidang. Masih ada juga yang buron,” tuturnya.

Dia mewanti-mewanti, pene­tap­an vonis, mau tidak mau ber­dam­pak pada citra penegak hu­kum. Dari vonis yang dite­tap­kan hakim, terlihat bagaimana kua­litas penegak hukum men­ja­lankan tugas mereka menga­wal dan menjaga kredibilitas hu­kum itu sendiri.

Vonis Majelis Hakim Tentu Ada Dasarnya

Togar M Sianipar, Wakil Ketua Umum PP Polri

Bekas Kalakhar BNN Kom­jen (purn) Togar Manatar Sia­ni­par menyatakan, perkara pe­nipuan, penggelapan dan pen­cu­cian uang Century sangat kom­pleks. Karena itu, diper­lukan ketelitian tingkat tinggi da­lam menangani perkara ter­sebut.

“Kasus pencucian uang ini sangat kompleks, sangat rumit. Selain itu, pelakunya juga kelompok yang sangat sangat profesional. Dari situ, banyak ragam dan modus yang dijalan­kan pelaku,” kata Wakil Ketua Umum Persatuan Purnawira­wan (PP) Polri ini.

Karena itu pula, lanjut Togar, usaha menyingkap perkara ter­sebut tidaklah mudah. Para pe­nyidik kepolisian perlu ekstra hati-hati dalam menentukan jenis pelanggaran pidana beri­kut tersangkanya.

Kendati begitu, dia meng­ga­ris­bawahi, vonis hakim ter­ha­dap Direktur Utama PT Graha Nusa Utama (GNU) Toto Kun­co­ro memberi gambaran bahwa ada pelanggaran tindak pidana. “Tidak mungkin hakim menge­tuk palu tanpa mem­pertim­bangkan dasar-dasar hukum yang melatari perkara tersebut,” ucapnya.

Lebih lanjut, bekas Kapolda Sumatera Utara ini juga me­min­ta, upaya banding dari kubu jaksa penuntut umum (JPU) dan terdakwa dapat diselesaikan se­suai prosedur yang berlaku. Ja­ngan sampai, langkah banding dua kubu tersebut, justru men­jadi preseden buruk dalam upaya mencari keadilan.

Pada prinsipnya, kata Togar, apapun langkah hukum yang di­ambil kepolisian, kejaksaan, ter­dakwa, maupun hakim harus dihormati. Semua upaya hukum yang ditempuh, merupakan ba­gian dari proses penegakan hukum. Selama dilakukan de­ngan cara-cara yang sesuai nor­ma dan kaidah hukum, hal ter­sebut patut dipertimbangkan dan dihargai. “Supaya ada ke­pas­tian hukum yang tetap dan memberikan rasa keadilan bagi se­mua pihak,” imbuhnya. [Harian Rakyat Merdeka]