Setelah PBB mengakui Palestina sebagai negara non anggota, Indonesia didesak membuka perwakilan di sana.
“Selama ini kan di-handle KBRI di Jordania. Ini saatnya membuka perwakilan kita di PalesÂtina,’’ ujar Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Mahfudz Siddiq dan romÂboÂngan Komisi I DPR yang baru puÂlang dari Palestina melanjutÂkan, dengan membuka perwaÂkilan di Palestina maka pemeÂrinÂtah InÂdoÂnesia bisa langsung berhuÂbuÂngan dengan pihak-piÂhak di Palestina.
Berikut kutipan selengkapnya;
Kita juga mendorong Israel melakukan rekonsiliasi. MaÂsalah Palestina dan Israel masih terus berlangsung meski sudah ada putusan PBB.
Buktinya Israel di Gaza masih melakukan serangan. Di Tepi BaÂrat memang tidak lagi melaÂkuÂkan serangan militer. Tapi peÂrampaÂsan dan pendudukan wilayah di PaÂlestina masih terus berÂlangÂsung.
Mereka membuka pemukiÂman-pemukiman baru secara illegal. Setiap pemukiman itu dikelilingi tembok-tembok tinggi
Apa masalah ini akan dilaÂporkan ke PBB?
Ya. Persoalan ini masih diraÂmaikan banyak Negara. BahÂkan beberapa negara Eropa seÂperti Inggris, Perancis dan Jerman mengÂancam menarik dubes-nya dari Tel Aviv, karena proses perÂÂluaÂsan pembangunan pemuÂkiman itu.
Apa hasil kunjungan ini dibawa ke rapat Komisi I DPR?
Itu sudah pasti. Kami mau meÂmanggil Menlu untuk menyamÂpaikan hal-hal ini di PBB dan meÂnindaklanjutinya.
Apakah Komisi I mengunÂjungi WNI di Gaza?
Tidak.
Kenapa?
Kunjungan Komisi I ke PalesÂtiÂna tepatnya Gaza Tepi Barat untuk meÂÂnyampaikan ke ParleÂmen PaÂlestina maupun Perdana Menteri PaÂlestina, Ismail Haniya dan preÂsiden Mahmoud Abbas bahwa IndoÂnesia memberikan dukungan kepada kemerdekaan Palestina, bukan saja secara dejure tapi juga defacto.
Bagaimana dengan penÂdanaan rombongan ke Gaza?
Sebagian didanai DPR dan sebagian lagi dari dana pribadi.
Kunjungan KoÂmiÂsi I ke Gaza alami hambatan?
Rencana komisi I datang ke Gaza kan saat serangan Israel sedang gencar-gencarnya dan Tepi Barat itu kan wilayah yang selama ini sulit untuk didaÂtangi pejabat-pejabat resmi dari negara manapun termasuk dari InÂdonesia.
Bahkan dua bulan lalu Menteri Luar Negeri kita dilarang masuk ke sana.
Dengan masuknya KoÂmisi I ke Tepi Barat, kami bisa meÂÂliÂhat secara langsung bagaiÂmana Israel melakukan program-proÂgram perampasan dan penÂdudukan wilayah-wilayah PaÂlestina.
Apa keuntungan Palestina dan Indonesia atas kunjungan komisi I ini?
Kalau bicara keuntungan, tentu terlihat dari pengakuan MaÂhÂmoud Abbas dan Ismail HaÂniya bahwa delegasi DPR haÂdir pada saat yang tepat, ketika Gaza baru saja mendapatkan seÂrangan militer dari Israel, dan ketika PBB mengeluarÂkan keputusan pengakuan PalesÂtina sebagai negara. [Harian Rakyat Merdeka]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: