Julian Aldrin Pasha: Nggak Ada Menteri Tersinggung Atas Teguran Presiden SBY...

BERITA TERKAIT:

Kusfiardi: Saya Optimis Indonesia Bisa Segera Melakukan Reformasi Pajak yang Lebih Baik

UKT Perguruan Tinggi Harus Minim, Prabowo: Kita Akan Hitung

Prabowo Pastikan Tidak Anti Kritik, asal Objektif

Kenapa tidak langsung me­negur menteri itu?

Presiden mengingatkan kepada se­luruh kabinet untuk bersama-sama fokus pada kerja.

SBY dapat laporan dari sia­pa saja?

Tidak hanya UKP4 dan inte­li­jen, tapi ada juga dari masyarakat.

Kenapa Presiden tidak bersikap tegas saja?

Ada hal-hal tertentu yang dila­kukan Presiden untuk menegur langsung.

Apa itu?

Saya  tidak punya kewajiban menyampaikan hal itu kepada publik.

Apa sesungguhnya yang di­h­arap­kan Presiden dari te­guran itu?

Presiden menginginkan agar seluruh menteri berhasil dalam men­jalankan tugas pokoknya demi kesejahteraan rakyat.

Masa sih nggak diarahkan ke menteri tertentu?

Yang saya tahu, saat rapat ka­binet itu, Presiden mengingat­kan semua menteri.

Bagaimana kalau menteri tidak merasa ditegur karena ti­dak menyebut orang?

Saya rasa semua menteri harus memperhatikan teguran itu. Pro­ses evaluasi kan terus berjalan. Presiden melakukan itu karena men­dapatkan masukan dari UKP4 dan informasi-informasi lain­nya. Hal itu yang menjadi per­timbangan Presiden meng­ambil suatu kebijakan agar kinerjanya tetap terjaga.

Reshuffle itu bisa terjadi kapan pun bila Presiden memandang per­lu. Sebab, itu hak prerogatif beliau.

Kalau sudah tahu ada men­teri yang mengabaikan tugas pokok, kenapa tidak ditindak saja?

Presiden sebagai kepala negara hanya mengingatkan kepada para men­teri agar tetap fokus men­ja­lankan tugas pokok. Presiden ti­dak meng­harapkan adanya ide atau inisitif yang  mengganggu tu­­gas pokok.

Apakah teguran ini ada kait­annya dengan laporan Dipo Alam ke KPK?

Secara umum, yang saya keta­hui bahwa Pak Presiden hanya menginginkan agar para menteri ini efektif dalam bekerja. Salah satu pendukung tercapainya tar­get yang sudah dicanangkan itu adalah teralisasinya APBN.

Alokasi-alokasi dana itu untuk program kersejateraan rakyat. Me­mang, terkadang ada satu ham­batan atau yang biasa dikenal kongkalikong sebagian oknum baik di pemerintahan dan legis­latif. Hal semacam itu tidak dibe­n­ar­kan karena merugikan kita semua.

Kongkalikong itu juga meru­gikan negara. Praktek semacam ini harus dihentikan. Presiden ti­dak mau ini terjadi.  [Harian Rakyat Merdeka]