Djoko Suyanto: ‘Uang Darah’ Bebaskan TKI Kok Dijadikan Komoditas...

Menko Polhukam Djoko Su­yan­to mempertanyakan besarnya diyat (uang darah) untuk mem­bebaskan TKI Satinah dari hu­kuman pancung di Arab Saudi.

“Saya melihat kok diyat untuk bebaskan TKI dari hukuman pancung ini di­jadikan komoditas. Kok naik te­rus. Ini tidak baik,” kata Djoko Su­yanto kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, TKI Darsem dibebaskan dari hukuman pan­cung dengan diyat 2 juta riyal. Tapi untuk Satinah pihak keluar­ga meminta 7 juta riyal atau Rp 21 miliar.

Sebelumnya malah minta 10 ju­ta riyal. Tapi Ketua Satgas WNI/TKI Maftuh Basyuni yang saat itu dipercaya melakukan negosiasi mengatakan, itu terlalu mahal.

Maftuh Basyuni meminta 2 ju­ta riyal. Ini sebenarnya sudah lebih tinggi dari fatwa Pemerin­tah Arab Saudi bahwa uang diyat hanya sebesar 500 ribu riyal.

Akhirnya pihak keluarga kor­ban meminta 7 juta riyal. Maka­nya Maftuh Basyuni pergi lagi ke Arab Saudi untuk negosiasi. Se­bab, ma­sih jauh dari permintaan peme­rin­tah Indonesia sebesar 2 juta riyal.

Djoko Suyanto selanjutnya ber­­harap dengan datangnya Maf­tuh Basyuni ke Arab Saudi bisa menurunkan besarnya diyat.

“Diyat yang diminta itu sangat tidak realistis. Makanya upaya ki­ta ke sana mencari solusi. Mudah-mudahan diyat bisa berkurang su­paya TKI Satinah bisa dibebas­kan dari hukuman pancung,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa pemerintah tidak bisa menyiapkan Rp 21 miliar?

Pemerintah tidak mungkin me­nyiapkan sebesar itu untuk bayar diyat. Masalah diyat itu tidak di­anggarkan dalam APBN. Ma­ka­nya pemerintah terus ber­nego­siasi terhadap keluarga korban.

Bagaimana kalau tidak ber­hasil, apalagi batas waktunya 14 Desember 2012, tinggal 9 ha­ri lagi, apa dilakukan peme­rintah?

Terus dinegosiasi dan upaya di­plomasi. Kita juga dengar dari kontributor  ada yang mau bantu.

Siapa itu?

Makanya kita cari siapa yang mau bantu itu. Pokoknya kita upa­yakan all out untuk TKI. Ma­kanya Ketua Satgas WNI/TKI Maftuh Basyuni sudah ditugas­kan ke Arab Saudi untuk itu.

 Bukankah Satgas TKI sudah habis masa tugasnya?

Ya. Keppres-nya memang su­dah habis Juli lalu.

Lalu kenapa Maftuh Basyuni tetap diminta mengurusi TKI?

 Beliau kan selalu melakukan komunikasi yang sangat intens dengan pihak di Arab Saudi ter­kait TKI Satinah. Siapa tahu ke­luarga korban masih bisa diajak negosiasi dengan kedekatan pak Maftuh itu.

Kenapa Keppres Satgas TKI tidak diperpanjang?

Wah, saya tidak tahu. Jangan ta­nyakan ke saya masalah itu dong.

Apa Anda yakin Maftuh bisa mengurangi diyat itu?

Ya.  Pemerintah semaksimal mungkin untuk menyelamatkan TKI  yang dijatuhi hukum mati di Arab Saudi.

Apa Anda akan ke sana ?

Tidak. Pak Maftuh kan sudah ke sana yang mewakili pemerin­tah. Saya kira cukup.

Siapa lagi dilibatkan un­tuk menuntaskan masalah ini?

Kemenakertrans untuk mengu­­rusi asuransi TKI. Kita li­hat sebe­rapa besar Kemenakertrans bisa berkontribusi untuk itu, se­hing­ga menambah kemampuan pe­me­rintah untuk membayar diyat. [Harian Rakyat Merdeka]