Kementerian Keuangan tidak begitu saja mencairkan anggaran untuk kementerian dan lembaga negara. Ada persyaratan yang harus dilengkapi.
Kalau ada anggaran belum diÂcairkan, ini berarti ada persyaraÂtan serta kelengkapan dokumen yang tidak lengkap.
Begitu disampaikan Menteri KeuÂangan Agus Martowardojo keÂpaÂda Rakyat Merdeka, di JaÂkarta, Sabtu (1/12).
“Saya ini kan sebagai menteri keuangan yang fungsinya sebagai bendahara umum negara. MemÂbantu Presiden untuk menjaga keuÂangan dengan baik. Tidak diÂsalahgunakan,†katanya.
Agus menilai wajar jika ada beÂberapa kementerian atau lemÂbaga negara yang merasa tidak senang jika anggarannya ditahan atau diberi tanda bintang.
‘’Para menteri itu bertugas seÂbaÂgai pengguna anggaran. Tapi terlebih dulu persyaratannya haÂrus lengkap,’’ ujarnya.
Berikut kutipan selengkapnya:
Kalau rencana anggarannya tidak didukung dengan data-data pendukung yang baik, rencana atau dokumen yang baik. Maka saÂya tidak mungkin bisa menÂcairÂkan.
Kementerian atau lembaga neÂgara itu harus betul-betul bisa menÂjalankan anggarannya.
Bagaimana jika ada menteri yang tidak senang dengan AnÂda karena tidak mencairkan angÂÂgaran?
Ya, tidak apa-apa. Memang ada menteri merasa tidak senang gaÂra-gara anggarannya ditahan. SaÂya tahu ada beberapa kemenÂterian yang meminta anggaran Rp 600 miliar sampai Rp 1 triÂliun. Tapi tiÂdak bisa dicairkan. Itu semua karena tidak ada perÂsiapan yang cukup.
Tugas dan fungsi saya sebaÂgai menteri keuangan atau benÂdaÂhara negara itu sudah jeÂlas. Uang NeÂgara itu kan harus digunakan seÂbaik-baiknya dan tepat saÂsaran.
Apa penahanan anggaran itu ada kaitan sejumlah menteri dilaÂporkan Dipo Alam ke KPK?
Kalau soal itu saya belum bisa banyak komentar. Tapi sebagai pejabat publik, ya memang harus dilakukan seperti itu.
Anggaran yang ditahan itu ada kaitannya dengan penyeÂraÂpan anggaran yang tidak makÂsimal?
Bisa juga seperti itu. Tentunya hal itu sebagai pertimbangan.
Anda tidak takut di-reÂshuffle karena menahan angÂgaran itu?
Kalau mengenai reshuffle itu kan kewenangan dan hak Pak PreÂsiden. Saya sendiri sebagai pemÂbantunya harus siap dong kaÂlau ada reshuffle. Masa direÂshuffle tidak mau atau tidak siap.
Anda merasa terancam?
Seperti yang saya katakan tadi, kalau ada reshuffle saya siap-siap saja. Itu kan hak prerogatif PresiÂden. Kan tidak bisa dibantah.
O ya, bagaimana Anda meÂlihat pertumbuhan ekonomi 2013?
Seperti yang sudah diketahui bahÂwa APBN untuk tahun 2013 itu sudah disetujui. Makanya saya melihat bahwa ekonomi kita ini akan tumbuh 6,8 persen.
Kita kan harus optimistis. TaÂhun ini saja ekonomi kita tumbuh hingga 6,2 atau 6,3 persen. Tahun depan tentunya akan naik menjadi 6,8 persen.
Apa saja indikatornya?
Motor untuk bisa tumbuh hingÂga seÂbesar itu karena kita ini suÂdah memÂpunyai anggaran sebesar Rp 1.600 triliun untuk tahun deÂpan. TenÂÂtunya anggaran itu dihaÂrapkan mampu terserap dengan baik. ApaÂlagi, anggaran untuk inÂfrastruktur itu sangat besar, yaitu Rp 200 triliun.
Hanya itu saja?
Kami juga membuat master plan perÂcepatan pembangunan. Ke depan akan ada peningkatan penÂdaÂpaÂtan tidak kena pajak. Ini akan membantu pertumbuhan ekonomi. [Harian Rakyat Merdeka]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: