Djoko Suyanto:Pasukan Di Lampung Selatan Masih Sangat Dibutuhkan

”Kami berharap Lampung selatan yang mengalami masalah keamanan bisa berangsur-angsur pulih,” kata Menko Polhukam Djoko Suyanto kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.

Saat ini, lanjutnya, kesepakatan damai yang dimediasi  pem­e­rin­tah sudah mencapai titik cerah. Tinggal melakukan so­sialisasi ke bawah.

“Kesepakatan damai sudah disepakati bersama. Cuma yang penting sekarang adalah ke­se­pa­katan damai itu jangan hanya an­tar tokoh saja. Tapi segera disam­paikan ke grass root, se­hing­ga masyarakat juga bisa segera me­wujudkannya,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa Anda memonitoring ke­rusuhan Lampung Selatan?

Saya terus me­monitoring situasi yang ber­kembang di lokasi kejadian. Tapi pe­tugas keamanan, baik dari Polri maupun TNI telah turun me­lakukan pengendalian terhadap kelompok-kelompok massa.

Memangnya kondisi di ma­syarakat sendiri belum benar-benar aman?

Sudah aman kok, sudah ada ke­se­pakatan damai. Tapi kan ke­se­pakatan damai ini harus segera di­sosialisasikan kepada masyarakat sam­pai ke lapisan bawah.

Apa pemerintah tidak me­la­ku­kan rehabilitasi?

Itu pasti kita lakukan. Sore ini (Selasa, 6/11) Mendagri, Mensos, Menko Kesra, Kemenpera dan Wa­menkes sedang berada di Lam­­pung Selatan men­jalan­kan program rehabilitasi.

Termasuk pembangunan fa­sos dan fasum?

Ya. Pembangunan memfa­sili­tasi itu akan dilakukan setelah  pen­­dataan kerusakan. Makanya mereka ber­ada di sana.

Rehabilitasi fasilitas umum men­jadi prioritas, termasuk ru­mah-rumah warga yang jadi tar­get peng­rusakan saat itu. Selain itu banyak juga rumah yang tidak layak. Ma­kanya  Kemenpera ke sana.

Mau diapakan rumah yang tidak layak itu?

Rumah yang tidak layak itu nantinya akan dila­ku­kan bedah rumah oleh Ke­men­pera. Saat ini memang sudah ada data yang cukup. Kemenpera ter­jun lang­sung ke Lampung Se­lat­an untuk finalisasi pemetaan dae­rah itu sejak hari ini (kemarin).

Apa hanya pasca kerusuhan ini saja pemerintah mem­berikan perhatian itu?

Tidak dong. Jangka pan­jang­nya pasti pemerintah daerah akan memikirkan bagaimana supaya antara penduduk satu dan lainnya bisa membaur dan rukun. Kemu­di­an fasilitas-fasilitas untuk ma­syarakat bisa terpenuhi. Peme­rin­tah pusat hanya memfasilitasi di awalnya, selanjutnya  dite­rus­kan pemerintah daerah.

Bagaimana dengan masih banyak pasukan di sana?

Kalau masalah pasukan me­mang masih kita butuhkan untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.

Apakah potensi konflik itu masih ada?

Saya rasa tidak ada, untuk an­tisipasi saja.

Kapan pasukan itu ditarik?

Ya tentunya mereka berada di sa­na sampai kondisi menjadi kon­dusif dan aman total.

TNI selalu dilibatkan dalam masalah keamanan, apa Polri kurang mampu?

Undang-Undangnya memang begitu dan itu lah gunanya ke­ber­ada­an TNI untuk membackup pe­ng­­amanan yang sudah dilakukan Polri.

Ada yang bilang itu berle­bihan?

Membantu pengamanan kok dibilang berlebihan. TNI ikut mela­kukan pengamanan itu kan su­dah jalan sejak lama, baik  di Po­so, Lampung Selatan dan Pa­pua. TNI asal diminta ban­tuannya oleh polisi pasti selalu siap.

Terkait kerusuhan lainnya bagaimana?

Saya rasa sudah mulai ber­ku­rang. Tapi tetap tugas pemerintah selalu siaga melakukan pe­nga­manan.

Antisipasi apa yang dila­ku­kan pemerintah me­na­ngani kerusuhan di daerah lain­nya?

Saat ini aparat keamanan dan seluruh anggota masyarakat di se­luruh daerah juga ikut bersatu un­tuk menjaga keamanan ma­sing-masing.

Pemimpin di kelurahan, desa, tokoh masyarakat dan pemuka adat juga ada yang saling bahu-mem­bahu untuk menjaga kea­man­an di daerah mereka sendiri. [Harian Rakyat Merdeka]