Kurtubi: SBY Bisa Dituntut Pemerintah Indonesia yang Akan Datang

"Agar fair dan tidak merugikan negara, pendapat saya, ini harus ditenderkan secara internasional dan bersaing dengan terbuka. Apalagi ini 60 persen dikuasai negara," ujar pengamat perminyakan, Kurtubi, kapada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (3/11).

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi hanya melakukan penunjukan terhadap BP Plc sebagai operator. Kalau melalui mekanisme penunjukan, semestinya pemerintah menunjuk Pertamina.

"Mengingat Pertamina sudah berpengalaman dan sudah berhasil membawa Lapangan Gas Badak Kaltim tanpa menggunakan APBN. Ini tanpa kecelakaan lebih dari 30 tahun dan sudah berhasil menjual dengan harga yang mahal ke Jepang," tutur Kurtubi.

Sedangkan penguasaan LNG Tangguh oleh BP Plc dari pengalaman sebelumnya, negara malah dirugikan. Hasil produksinya dijual harga murah ke Cina.

"Cara-cara ini semestinya digugat. Kalau ada ruang, ini harus dibatalkan. Apalagi pemerintah SBY yang tinggal dua tahun lagi berpeluang besar dituntut keras oleh penerus bangsa yang akan datang," papar Kurtubi.

Kalau berdaulat, Kurtubi optimis, rakyat mampu menyerahkan operator LNG Tangguh dan perusahan minyak dan gas yang lain ke tangan negara.

Restu atas proyek pengembangan kilang Tangguh diberikan kepada BP Plc diberikan di Inggris setelah Presiden SBY mendapat gelar ksatria dari Ratu Elizabet II. Oleh kerajaan Inggris, SBY diberi penghargaan Knight Grand Cross of the Order of the Bath.

Namun, pihak Istana membantah adanya barter pemberian konsesi proyek gas Tangguh Train 3 kepada British Petroleum dengan pemberian gelar Knight Grand Cross in the Order of Bath. Meski memang, persetujuan diberikan SBY usai menerima gelar dari Ratu Elizabeth II. [rus/zul]