Fuad Rahmany: Mafia Pajak Terus Kami Lawan, Makanya Pegawai Nakal Ditangkap

BERITA TERKAIT:

Kusfiardi: Saya Optimis Indonesia Bisa Segera Melakukan Reformasi Pajak yang Lebih Baik

UKT Perguruan Tinggi Harus Minim, Prabowo: Kita Akan Hitung

Prabowo Pastikan Tidak Anti Kritik, asal Objektif

Kami selalu meminta kepada se­­luruh masyarakat, termasuk ma­hasiswa dan wartawan untuk me­laporkan ke Ditjen Pajak jika ada orang pajak yang mencu­riga­kan.

Apa dengan cara itu, pajak bisa bersih?

Saya tidak berani berjanji bah­wa Ditjen Pajak benar-benar bisa bersih meskipun giat melakukan penangkapan terhadap pegawai yang nakal. Yang pasti, kalau yang nakal pasti ketahuan, dan kami tangkap.

Kenapa selalu saja ada yang ber­buat nakal?

Begini ya, semakin banyak kita tangkap pegawai  nakal, jangan dipersepsikan semakin banyak yang nakalnya. Dianggap Ditjen Pajak semakin bobrok. Justru ka­lau kita tangkap, kan bagus dong. Semakin berkurang yang nakal itu. Sedangkan di instansi lain tidak ada penangkapan, se­hingga kesannya tidak bobrok.

Saya rasa, korupsi itu ada di mana-mana. Tidak hanya di pajak saja tapi di beberapa tempat juga ada korupsi. Artinya, korupsi itu selalu ada di mana-mana.

Kira-kira berapa lagi pega­wai pajak yang nakal?

Sebenarnya tidak terlalu ba­nyak. Jumlahnya sedikit jika di­banding jumlah pegawai pajak yang puluhan ribu orang. Saat ini pegawai pajak yang berbuat nakal terus menurun karena sering dila­kukan penangkapan.

Meski jumlahnmya sedikit tapi merusak citra. Kalau semua pega­wai Ditjen Pajak brengsek, tidak mungkin ada pemasukan ke kas negara yang mencapai Rp 800 triliun. Sebagian besar pegawai pa­jak itu dedikasinya tinggi dan profesional.

Memang pegawai nakal itu akan tetap muncul. Nakal dan ne­kat itu selalu ada. Mau diceramah seperti apa pun, orang nakal ini te­tap ada. Hanya beberapa gelin­tir saja.

Banyak masyarakat malas bayar pajak karena maraknya ka­sus korupsi, komentar Anda?

Sebenarnya nggak semakin banyak, kan kita tangkap-tang­kapi terus. Jumlahnya pasti me­nu­­run. Sebenarnya tidak ada uang pa­jak yang dikuras oleh koruptor. Kare­na setiap uang pajak yang te­lah di­bayar oleh para wajib pa­jak lang­sung masuk ke kas ne­gara.

Kalau sudah masuk ke kas ne­ga­ra, tidak akan bisa diambil lagi. Sekali lagi saya katakan bahwa Ditjen Pajak itu tidak menerima uang tapi mencatat pelaporan pem­bayaran pajak.

Pembayaran pajak itu ke bank dan langsung masuk ke kas ne­gara. Sa­tu sen pun nggak ada yang ma­suk ke kantor pajak. Dit­jen Pajak ju­ga nggak punya coun­ter untuk me­nerima uang. Uang Rp 800 triliun itu langsung masuk ke kas negara.

Menyunat pembayaran wa­jib pajak, itu juga korupsi kan?

Kongkalikong mafia pajak de­ngan pegawai pajak biasanya menyangkut kepatuhan dalam pembayaran pajak. Misalnya, jika ada pengusaha yang wajib mem­bayar sebesar Rp 1 miliar, biasa­nya mereka minta bantuan orang pa­jak untuk menghitungkan ja­ngan sampai pajaknya itu sampai Rp 1 miliar. Mungkin bisa Rp 800 juta. Ini namanya kolusi. Sebe­nar­nya, mafia pajak itu tidak ada di dalam Ditjen Pajak.

Masa sih?

Ya. Kesannya di Ditjen Pajak itu ada mafia pajak. Padahal ma­fia pajak itu adanya di luar Ditjen Pa­jak. Mereka itu sekelompok orang atau pengusaha yang ingin men­curi uang negara. Misalnya melalui faktur fiktif. Terkadang juga didukung oknum penegak hu­kum dan pegawai pajak, salah satunya Gayus Tambunan. Kami pun menyebutnya mafia pajak. Gayus itu salah satu orang yang dipakai mereka. Sebab, Gayus ini orang dalam. [Harian Rakyat Merdeka]