M Nuh: Stop, Tawuran Mahasiswa Itu Tindakan Primitif ...

BERITA TERKAIT:

Kusfiardi: Saya Optimis Indonesia Bisa Segera Melakukan Reformasi Pajak yang Lebih Baik

UKT Perguruan Tinggi Harus Minim, Prabowo: Kita Akan Hitung

Prabowo Pastikan Tidak Anti Kritik, asal Objektif

Sanksi itu bisa dikenakan ke­pada pimpinan universitas, in­sti­tusi, dan mahasiswa yang terlibat langsung. Sanksi untuk pimpinan ini mulai dari sanksi peringatan keras sampai dengan pencopotan kalau memang dianggap lalai.

Tawuran mahasiswa itu tidak bisa ditanggapi biasa-biasa saja. Tapi harus luar biasa karena su­dah menyangkut nyawa dan ber­langsung cukup lama.

Rektornya bisa dicopot?

Bisa saja. SK pengangkatan dan pemberhentian pimpinan uni­versitas itu ada di kementerian karena menteri yang meng­ang­kat­nya. Ini berbeda dengan Ke­pala Sekolah SMA karena SK-nya dari bupati atau walikota. Se­dangkan perguruan itu ada di ke­menterian.

Kalau sanksi untuk insti­tu­sinya?

Sanksi untuk institusi ini ber­kaitan dengan prodi atau jurus­annya ditutup untuk selamanya atau sementara. Itu tergantung dari hasil evaluasinya.

Bagaimana dengan maha­sis­wa kalau jurusannya ditutup?

Mahasiswanya tetap berjalan. Tapi universitas itu tidak bisa me­ne­rima mahasiswa baru. Ten­tu­nya hal ini menjadi pukulan telak. Selain itu, akreditasinya pun bisa di­turunkan.

Sedangkan sanksi bagi ma­ha­­siswa?

Mahasiswa bisa dikenakan peringatan keras, skorsing, sam­pai drop out. Bahkan diserahkan ke penegak hukum bila para pe­laku melakukan tindak pidana.

Kalau tawuran terus terjadi, apa sanksi lainnya?

Bisa saja sumbangan dari pusat dikurangi atau distop. Misalnya ada tawuran dan membakar ru­ang­­an laboratorium, maka biar­kan saja. Pemerintah tidak akan me­nolong, bangun sendiri saja.

Apa solusinya agar tidak terjadi lagi tawuran?

Pertama, tanamkan, tum­buh­kan, dan suburkan nilai budaya tra­disi akademik. Kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ha­rus diperbanyak.

Kedua, harus ada ruang-ruang publik, sehingga mahasiswa bisa mengekspresikan potensi, talenta, memberi kesempatan mereka se­kaligus juga pimpinan membuka dialog, sehingga mahasiswa me­rasa terayomi, terlindungi, dan merasa mendapat kasih sayang. Pim­pinan itu harus mengetahui detak jantung dari dinamika ke­hidupan mahasiswa.

Ada yang menilai, sering ta­wur­an karena nilai-nilai Pan­casila tidak dipahami lagi, apa benar?

Intinya, harus ditanamkan nilai budaya, tradisi akademik yang ten­tunya ada nilai-nilai Pancasila, moralitas dan keagamaan. Kan tidak semua kampus yang ta­wur­an. Hanya itu-itu saja, tapi cu­kup mencoreng.

Barangkali sistemnya yang salah?

Nggak dong. Kalau sistemnya rusak, maka semua perguruan ting­gi sering tawuran. Kalau kami deteksi, hanya 3 kampus yang ada di Jakarta. Di Makassar  6 perguruan tinggi. Saya belum me­nemukan ada tawuran di  Jawa Tengah, Yogyakarta, atau kota-kota lainnya.

Kampus-kampus yang sering tawuran kami berikan pen­dam­pingan dan monitor secara khusus dan menyiapkan deteksi dini, sehingga kalau ada apa-apa bisa di­ketahui lebih awal.

Apa yang sudah dilakukan Kemendikbud soal tawuran mahasiswa di Makassar?

Kami sudah terjunkan tim un­tuk menginvestigasi untuk me­nge­tahui duduk persoalannya se­cara persis. Kemudian sanksi yang akan diberikan pun bisa tepat.

Sanksi itu tergantung dari hasil penyelidikannya. Kan nggak lo­gis juga kalau diberi sanksi tapi ti­dak melakukan investigasi. Ma­kanya tim kami bentuk untuk me­lihat secara utuh.  [Harian Rakyat Merdeka]