DPD RI Minta SBY Copot Kapolri Jenderal Timur Pradopo

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>

LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Senin, 08 Oktober 2012, 18:25 WIB

Timur Pradopo

Pemberantasan korupsi saat ini tidak didukung semua pihak. Hal ini terlihat dari ketidakadaan kesamaan langkah bahkan terkesan saling jegal- menjegal antara pimpinan lembaga penegak hukum.

"Kesalahan (penyidik KPK) Novel (Basewan) ini dicari. Ini terlihat Novel diintip-intip ke rumahnya, bahkan ada berita keluarganya yang diancam," ujar Ketua Kaukus Antikorupsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), I Wayan Sudirta, dalam jumpa pers di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/10).

Sudirta meyakini, apabila kesalahan-selahan dicari tanpa berdasarkan bukti dan fakta dan menghambat pemberantasan korupsi, dikhawatirkan gelombang kemarahan masyarakat akan terus bergulir.

Sementara di tempat yang sama anggota DPD, AM Fatwa mengatakan, KPK harus didukung oleh seluruh elemen bangsa. DPD siap berada di garis terdepan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, DPD, kata Fatwa, sudah dua tahun membentuk kaukus anti korupsi.

Untuk itu, Polri, ujar dia, harus tahu diri. Polri jangan melemahkan KPK. Polri harus back-up KPK.

"Kita harus bantu bagaimana Polri cepat memperbaiki Polri. Jangan biarkan masyarakat mempermalukan Polri. Harus ada political will Polri bantu masyarakat. KPK juga kita harapkan statement-stemen yang arif dan terukur. Kepada SBY kita semua tahu bahwa sby santun dan brilian. Tetapi yang sangat dibutuhkan adalah bukti tindakan yang cerdas, brilian, tegas dan cepat," paparnya.

Lain lagi dengan anggota DPD asal Lampung, Anang Prihantoro. Ia mengatakan sangat riil saat ini untuk mencopot Kapolri Jenderal Timur Pradopo. "Oleh karena itu tuntutuan mencopot Kapolri sangat konkrit. Dan dalam rangka mengembalikan kepercayaan rakyat pada Polri, SBY harus turun tangan," pungkasnya. [zul]