Pemerintah dan Pengusaha Harus Serius Perhatikan Aksi Mogok Nasional Buruh!

Karena itu, beragam tuntutan yang disuarakan baik penghapusan sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing), pemberlakuan jaminan sosial, maupun penolakan upah murah memerlukan perhatian serius dari pengusaha termasuk dukungan pemerintah.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan di Jakarta, petang ini.

Pada aksi mogok nasional ini, berbagai kekuatan buruh turun ke jalan secara serentak guna menuntut hak-haknya, dengan mengerahkan lebih 2 juta massa seperti dilakukan Majelis Buruh Pekerja Indonesia (MBPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konferederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK), serta komponen perburuhan lain di daerah.

Menurut Syahganda, kalangan pengusaha khususnya yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), tidak boleh bersikap antipati terhadap gejolak aksi buruh di tanah air dan sekaligus mengabaikan aspirasi yang diperjuangkan elemen buruh.

Ia menyesalkan, selama ini pihak Apindo cenderung bereaksi berlebihan dengan menyalahkan adanya aksi dan pemogokan buruh, di samping menggunakan alasan bahwa aksi itu dapat merugikan iklim investasi dunia usaha di Indonesia, dan lebih jauh bahkan diindikasikan ke arah hancurnya peluang investasi tersebut.

"Jadi, alasan itulah yang kerap digembar-gemborkan Apindo untuk mempengaruhi pemerintah, sehingga keberadaan nasib buruh tidak mendapatkan pemihakan secara jelas apakah dari pengusaha ataupun pemerintah," ujar Syahganda.

Dikatakan, arus perkembangan investasi ekonomi di dalam negeri tidak akan mengalami kemadegan hanya lantaran terkait aksi buruh. Apalagi, fenomena aksi tuntutan yang digalang buruh terjadi pula di negara-negara tergolong maju.

"Iklim investasi usaha hanya bisa hancur dengan ketidakpastian hukum dan budaya suap di lingkungan pemerintah," tegas Syahganda.

Karena itu, upaya menyejahterakan buruh mutlak dilakukan demi terbangunnya dunia usaha yang bisa mengalami kemajuan seiring kemartaban sosial pekerjanya, serta untuk menjamin perkembangan investasi yang tidak mengeksploitasi nasib para buruh.

Syahganda menambahkan, dalam 10 tahun terakhir ini rata-rata pendapat riil buruh tidak mengalami kenaikan berarti, yang membuat kehidupan buruh semakin gelisah tentang kepastian masa depannya.

"Sementara itu, terdapat fakta mengenai akumulasi keuntungan dan kepemilikan modal para pengusaha, justru dirasakan semakin timpang dengan kenyataan para buruh yang tidak sejahtera," ungkapnya. [zul]