Setya Novanto: Pilkada Serentak Bawa Demokrasi Lebih Baik

BERITA TERKAIT:

Kusfiardi: Saya Optimis Indonesia Bisa Segera Melakukan Reformasi Pajak yang Lebih Baik

UKT Perguruan Tinggi Harus Minim, Prabowo: Kita Akan Hitung

Prabowo Pastikan Tidak Anti Kritik, asal Objektif

Perencanaan pembangunan le­bih sinergis antara pusat dan dae­rah, rakyat tidak perlu berulang kali ke bilik suara,  tidak banyak tim sukses, penyelenggara pemi­lu tidak akan direpotkan karena hanya akan muncul tiga kelom­pok besar dalam pemilu yaitu pe­mi­lu legislatif dan pemilu presi­den di­tambah dengan pilkada yang di­bagi dua kelompok besar.

Jika ada sengketa melalui penga­­dilan waktu dapat dibatasi, se­hingga tahapan tidak ter­gang­gu. Pelantikan dapat dilakukan se­­rentak oleh Presiden dan/atau Men­­dagri dan/atau oleh Gu­bernur.

Tentu ada kelemahannya juga dong?

O tentu. Kita harus menyadari bah­wa sebaik apa pun sistem yang kita buat,  tak ada yang sem­purna. Sebab, kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Tetapi pa­ling tidak, kita sudah berusaha un­tuk menggagas yang terbaik.

Kelemahannya jika dilakukan Pil­kada secara serentak di antara­nya adalah: kepemimpinan peme­rin­tahan daerah banyak dipimpin Pen­jabat  yang lamanya sampai dua ta­hun sehingga kurang efek­tif. Jika ter­jadi ekses Pilkada se­per­ti keru­su­han yang bersamaan da­pat meng­­an­cam stabilitas na­sio­nal, dan pe­na­nganannya mem­butuhkan sum­ber da­ya yang be­sar, termasuk dana dan ge­lar pa­sukan yang belum me­­ra­ta di se­­luruh daerah. Penye­le­sai­an seng­keta Pilkada waktunya ter­batas, se­mentara jumlah seng­keta banyak. Pengawasan Pilkada relatif sulit.

Apa tidak membahayakan stabilitas nasional?

Kalau telah mengetahui kele­mahan-kelemahannya, mestinya kita mengantisipasi dengan baik. Dengan demikian, hal-hal yang tidak kita inginkan dapat diatasi.

Kapan sebaiknya Pilkada se­ren­tak dilaksanakan?

Harus ada payung hukumnya du­lu, agar KPU sebagai penye­leng­gara dapat bekerja dengan baik. Saat ini sedang dibahas RUU Pilkada di Komisi II DPR. Ke­be­tulan Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Golkar, secara khu­sus kami perhatikan agar pem­bahasan RUU Pilkada dapat se­ge­ra diselesaikan. Sehingga pa­ling tidak, tahun 2015 sudah da­pat dilaksanakan Pilkada seren­tak, setahun setelah pelan­tikan Presiden.

Bagaimana sikap Golkar ter­kait Pilkada yang berdeka­tan dengan pemilu 2014?

Dengan mempertimbangkan dampak pilkada yang dapat me­nyebabkan instabilitas sosial jika terjadi konflik antar calon, se­hingga mengganggu jalannya ro­da pemerintahan daerah yang pa­da akhirnya menjadi tersen­dat­nya kegiatan perekonomian ma­­syara­kat seperti yang pernah ter­jadi di Tu­ban dan Kotawa­ri­ngin Barat, se­baiknya pilkada yang ber­de­katan dengan pemilu 2014 dima­ju­kan pada Oktober 2013 sehing­ga tidak menggang­gu tahapan penyelenggaraan pe­milu. Data di Kementerian Da­lam Negeri me­nun­jukkan jika Pil­kada dimaju­kan pada Oktober 2013 ada 154 Pilkada. Sedang­kan jika diundur pada Maret 2015 ada 253 Pilkada. Dari segi tek­nis, jika ditunda akan lebih me­repotkan penyelenggara ka­re­na baru saja selesai pemilu le­gis­latif dan Pilpres, dilanjutkan de­ngan penyelenggaraan Pilkada yang jumlahnya cukup banyak yaitu 253 Pilkada.

O ya, belum lama ini Fraksi Par­tai Golkar menggelar Focus Group Discussion,  apakah  to­pik­nya mengenai Pilkada?

Ya. Kami bersama Ketua Ko­misi II DPR RI Agun Gunandjar Su­darsa, Dirjen Otda Kemen­da­gri Djohermansyah Johan, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Staf Ahli FPG dan teman-teman war­ta­wan mendiskusikan tentang penyelenggaraan Pilkada yang berdekatan dengan pemilu agar pe­laksanaannya tidak meng­ga­ng­gu jadwal tahapan pemilu 2014, termasuk  kemungkinan dise­leng­gara­kan pilkada serentak.

Apakah penyelenggaraan Pil­kada saat ini sudah baik?

Ya. Meskipun di beberapa dae­rah ada juga yang pelak­sana­an­nya berlarut-larut seperti di Ka­bu­paten Kotawaringin Barat, Ka­bupaten Tulang Bawang dan lain-lain. Kondisi semacam ini dapat meng­ganggu jalannya roda pe­me­rinta­han daerah yang dapat ber­dampak pada kegiatan pere­ko­nomian ma­syarakat. Nah, hal-hal semacam ini harus dievaluasi agar pelaksanaan­nya ke depan lebih baik.

Saya kira jika dilakukan persia­pan dengan matang tentu saja siap. Bahkan Ketua KPU menga­takan usulan itu sangat bagus, so­lutif dan ins­piratif. Yang kom­pleks bisa di­urai dengan lebih baik, se­hingga ti­dak menambah ma­salah tetapi mengurangi ma­salah. Hanya saja, per­siapannya harus ma­­tang, se­mua aspek harus diper­hitung­kan, ti­dak hanya soal tek­nis dan angga­ran, tetapi juga soal sosial politiknya.

Terkait penyelesaian seng­keta Pilkada, apa Fraksi Partai Golkar punya usulan?

Kami sedang melakukan kajian se­cara mendalam. Apakah se­baik­nya di Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung ter­gantung dari hasil kajian yang ka­mi laku­kan. Pada prinsipnya ka­mi akan per­juangkan yang ter­baik. Mes­kipun Dirjen Otda meng­usulkan agar penyelesaian sengketa Pil­kada di Mahkamah Agung.

Bagaimana dengan usulan pe­merintah agar gubernur di­pilih  DPRD, sedangkan bu­pati/walikota dipilih langsung oleh rakyat?

Kami saat ini sedang mengkaji lebih lanjut terkait hal itu untuk men­dapatkan konsep ideal. Pada prinsipnya Fraksi Partai Golkar akan memperjuangkan yang ter­baik  dan membawa man­fa­at be­sar bagi kita semua.

Apa kaitannya dengan sistem demokrasi di Indonesia?

Sistem demokrasi merupakan ke­­sepakatan nasional kita sejak re­­for­masi dan Partai Golkar mem­­­pu­nyai komitmen yang kuat un­tuk te­rus mengawal sistem de­mo­krasi ini. Yang kita perlukan ada­­lah kon­so­lidasi demokrasi me­lalui penye­der­hanaan sistem ke­partaian kita sa­lah satunya melalui sistem pemilu ini.

Undang-Undang Nomor 2 Ta­hun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 8 Ta­­hun 2012 tentang Pemilu se­be­nar­nya sudah mengarah kepada konsolidasi demokrasi dengan men­syaratkan partai yang siap sa­ja yang dapat mengikuti pemilu tetapi dengan adanya sistem pe­milu seperti yang kami gambar­kan diatas maka partai yang mem­­punyai struktur, jaringan dan administrasi secara nasional dan merata disetiap daerah yang akan sanggup mengikuti kompetisi pe­milu secara serentak dan berskala nasional walaupun wilayah kom­petisinya secara lokal. [Harian Rakyat Merdeka]