Karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menaruh perhatian tinggi terhadap pembangunan di wiliyah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil dengan memperhitungkan aspek mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara arif dan terarah merupakan investigasi jangka panjang untuk mensejahterahkan rakyat.
"Percepatan pembangunan ekonomi indonesia menuju industrialisasi kelautan dan perikanan berkelanjutan," kata Seketaris Jendral KKP, Gellwynn Jusuf yang mewakili Menteri KKP, Sharif C Sutardjo di Hotel Bella Internasional, Ternate, Maluku Utara (Rabu, 12/9)
Menurut Gellwynn, dengan konsep blue economy diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan seimbang. Perubahan orientasi kebijakan dan keseimbangan antara teknologi dan inovasi ini juga diharapkan tidak merusak lingkungan.
"Penerapan bleu economy secara utuh dapan memainkan peranan penting, sehingga dampak bencana benar-benar diminimalkan," ujar Gellwynn
Indonesia yang memiliki potensi bencana yang besar, seperti gempa bumi, tsunami, erosi, banjir, gelombang ekstri dan kenaikan paras muka air laut. Untuk itu, Gellwynn menjelaskan, KPP senantiasa mendorong upaya-upaya pemerintah daerah dan mayarakat dalam mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
"Sinergi dan pengutan kelembagaan, baik pemerintah maupun masyarakat merupakan faktor kunci dalam upaya mitigasi bencana," punkasnya.
[ysa]
BERITA TERKAIT: