Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan sudah sangat jelas, bahwa diduga terjadi praktek korupsi dalam proyek tersebut dan menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 465 miliar.
"Ini bukanlah angka kecil," ujar anggota Komisi IX DPR RI, Indra dalam rilis yang diterima
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu, Senin, (3/9).
Untuk mendukung pengungkapan kasus ini, Indra meminta Kementerian kesehatan mau terbuka dan kooperatif dangan penegak hukum.
Dalam rangka antisipasi atas upaya penghilangan bukti-bukti, maka para pejabat yang diduga terlibat dalam kasus ini harus segera dinonaktifkan.
"Selain itu, KPK harus mengusut dan menindak sampai tuntas pihak-pihak yang terlibat," tandas dia.[dem]
Seperti diberitakan, proyek itu diduga melibatkan mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin melalui sebuah perusahaan yang disebut-sebut miliknya bersama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yaitu PT Anugerah Nusantara.
Dari laporan audit terungkap adanya temuan berupa kerja sama tidak sehat para pihak dalam pengadaan fasilitas vaksin flu burung, yaitu antara Kementerian Kesehatan, perusahaan Anugerah Nusantara, dan seorang politisi DPR berinisial MNZ, Badan Usaha Milik Negara yaitu PT BF, dan universitas negeri di Jawa Timur.
[dem]
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pembentukan panitia kerja (Panja) khusus vaksi flu burung. PKS juga meminta proyek tersebut dihentikan untuk sementara. 
BERITA TERKAIT: