Freeport harus Diadili di Mahkamah Internasional

Hal itu diungkapkan, Ketua Umum DPN Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Masinton Pasaribu dalam Dialog Pemuda dan Konfrensi Pers menanggapi Kedatangan Menlu USA Hillary Clinton dengan tema 'Nasionalisasi dan Usir Freeport, Usir Neokolonialisme & Imperialisme' di Sekretariat DPN Repdem, Jalan Cikini I, 3B, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, (2/9).

Jelas Masinton, perusahaan tambang emas AS yakni Newmont dan Freeport menguasai 90 persen produksi emas nasional.

"Kedatangan Hillary jelas dalam rangka mengintervensi proses negosiasi kontrak yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia dan memanasnya pergolakan dan perlawan rakyat terhadap Freeport," jelasnya.

Kehadiran tambang Freeport di bumi cendrawasih itu merupakan skandal nasional terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Kegiatan pertambangan ini menjadi isu internasional karena maraknya pelanggaran HAM, pemiskinan masyarakat lokal dan perusakan lingkungan secara masif.

"Namun hingga kini tidak ada satu pihak yang menekan Freeport. Sementara pemerintah Indonesia menunjukkan sikap menghamba pada perusahaan asal Amerika Serikat tersebut," ungkapnya.

Untuk itulah, Repdem dan LSM lainnya yang tergabung dalam Koalisi Penolakan Preeport, seperti PMII, IGJ, Petisi 28, PRD, INDIES, NAPAS, LMND, SRMI, FPPI, dan INDIES, meminta pemerintah untuk menasionalisasi Freeport, serta menolak intervensi AS. Tak hanya itu mereka juga meminta Freeport diadili di Mahkamah Internasional dan  mendesak pengadilan nasional yang transparan atas praktek penyuapan terhadap elit bangsa.

Selanjutnya meminta dilakukannya pemulihan secara menyeluruh terhadap kehidupan dan mendesak pertanggungjawaban pemerintahan SBY atas kegagalan dalam penyelamatan rakyat Papua. "Usir Freeport dan nasionalisaikan tambang emas yang dikuasai asing," pungkasnya. [zul]