Rakyat Papua tidak sedikit pun mendapat keuntungan dari keberadaan PT Freeport. Justru rakyat Papua menanggung semua dampak buruk dari kegiatan perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat itu.
Demikian disampaikan Ketua National Papua Solidarity (Napas), Alves Fonataba, dalam Dialog Pemuda dan Konfrensi Pers menanggapi Kedatangan Menlu USA Hillary Clinton dengan tema "Nasionalisasi dan Usir Freeport, Usir Neokolonialisme & Imperialisme" di Sekretariat DPN Repdem, Jalan Cikini I, 3B, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, (2/9).
"Buktinya, banyak keluhan terhadap Freeport dijawab dengan aksi-aksi kekerasan dari pihak Freeport itu sendiri," ujarnya.
Sambung dia, penyelesaian berbagai masalah yang terjadi di bumi cendrawasih itu terlihat dari bagaimana Pemerintah menyelesaikan persialan Freeport. "Jadi ini tergantung pemerintah dalam mengelola kekayaan alam bagi rakyat Papua dengan prinsip-prinsip demokrasi," jelasnya.
Selanjutnya, investasi di Papua sudah banyak yang masuk dan berkembang. Tetapi pemerintah selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan asing.
"Kami dengan tegas menegaskan bahwa rakyat Indonesia sama sekali tidak diuntungkan dengan keberadaan Freeport. Pemerintah harus mengelola kekayaan alam untuk kepentingan rakyat Papua," tambahnya.
Diskusi ini diikuti, Repdem, PMII, IGJ, Petisi 28, PRD, INDIES, NAPAS, LMND, SRMI, FPPI, dan INDIES, yang gerakan tergabung dalam Koalisi Penolakan Freeport. [zul]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: