"Berbahaya kalau bangsa ini masih saja membangun demokrasi atas pemikiran jawa-non jawa. Demokrasi sehat tidak boleh dikaitkan dengan isu-isu kesukuan," ujar pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat tadi (Rabu, 8/8).
Seperti diketahui, Senin kemarin (6/8), Sudir Santoso, Ketua Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara, organisasi kepala desa seluruh Indonesia, di Kudu, Nganjuk, Jawa Timur, mendeklarasikan DR. Rizal Ramli sebagai calon presiden alternatif pada pemilu 2014. Pengusungan itu didasarkan pada integritas dan kapabilitas yang dimiliki DR. Rizal Ramli, bukan karena isu primordialisme seperti yang dilakukan elit-elit politik lain.
Sebagai preferensi psikologis wajar saja seseorang memilih presidennya berdasarkan kesukuan. Tapi, tegas Asep, Demokrasi tidak menerima kalau kemudian isu-isu kesukuan seperti jawa dan non jawa dijadikan syarat mutlak dan formulasi dalam rekrutmen calon presiden.
"Jangan sampai wacana Pilpres hanya berhenti pada figur Jawa-non Jawa. Tidak bisa non jawa dianggap tidak lebih baik dari jawa," tandas dia.
[dem]
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Pendeklarasian mantan Menko Perekonomian DR. Rizal Ramli sebagai calon presiden alternatif dinilai sebagai sebuah kemajuan. Apalagi, dalam konteks demokrasi, pendeklarasian tersebut semakin menipiskan isu Jawa-non Jawa sebagai pakem dalam rekrutmen pimpinan nasional. 
