Wawancara

WAWANCARA

Rizal Djalil: Presiden Selalu Apresiasi Laporan Pemeriksaan BPK

Jumat, 27 Juli 2012, 08:40 WIB

Rizal Djalil

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2011 sudah diserahkan ke Kementerian dan Lembaga.

Ada Kementerian dan Lembaga yang meraih opini mengemÂbiraÂkan yaitu Wajar Tanpa PengeÂcuaÂliÂan (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tapi ada juÂÂga yang masih harus berbenah diÂri karena masih mendapat opini disÂclaimer. Terhadap laporan BPK tersebut banyak pihak yang meÂresÂÂponsnya secara beragam. Ada yang menyesalkan karena duÂÂgaan penyimpangan yang diÂtemukan BPK seringkali tidak ditindakÂlanÂjuti penegak hukum, tapi ada juga yang memÂperÂsoalkan opini yang diberikan BPK. Bagaimana meÂnyiÂkapi hal ini. Rakyat MerÂdeka mewaÂwanÂcarai anggota BPK, Rizal Djalil, kemarin. BeriÂkut kutipannya:

Akhir-akhir ini laporan BPK banyak mendapat respons bahkan kritik...

Ya, itu bukti bahwa publik meÂnaÂruh perhatian dan harapan terÂhadap BPK. Dan kritik itu bagus-bagus saja dan menjadi bahan bagi kami ke depan.

Kemana saja laporan BPK disampaikan?

Ya, untuk Pemerintah Pusat laÂporannya kami sampaikan keÂpada Presiden dan DPR, dan unÂtuk daerah kita sampaikan kepada Gubernur/Walikota/Bupati dan DPRD. Karena undang-undang mengatur demikian. Secara parÂsial kami sampaikan kepada KeÂmenterian dan Lembaga.

Apa tanggapan Presiden terhadap laporan BPK?

Pada saat kami menghadap BaÂpak Presiden untuk menyamÂpaiÂkan laporan, beliau selalu memÂberikan apresiasi terhadap laÂÂpoÂran BPK, bahkan beliau memÂÂbuat catatan-catatan khusus unÂtuk hal-hal tertentu, bahkan pada saat kaÂmi menyampaikan tenÂtang maÂsaÂlah tenaga kerja InÂdonesia (TKI) di luar negeri beÂberapa wakÂÂtu laÂlu, selesai perÂteÂmuan beÂliau langÂsung mengÂgeÂlar konfeÂrensi pers. Dan deÂmiÂkiÂan juga perÂÂÂhatian beÂliau sangat besar terÂhadap hasil peÂmeÂÂriksaan Dana OtÂsus Papua. BahÂÂkan, Staf KhuÂsus Bidang OtoÂÂnomi Daerah daÂtang secara khuÂsus ke BPK untuk menÂdisÂkuÂsiÂkan masalah tersebut deÂngan kami.

Tetapi kenapa banyak yang membantah laporan BPK?

Ya, itu biasalah, tidak apa-apa.

Memang trend-nya begitu, kaÂlau hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan ekspektasi.

Apa benar ada obral opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)?

Sangat tidak benar, bahkan di enÂtitas yang kami tangani, di AKN VI, dari 249 entitas yang diÂpeÂriksa, yang memperoleh WTP cuma 3 entitas. Penentuan opini sangat ketat dan prudent.

Bisa dijelaskan mekanisme peÂmeriksaan itu? Dan apakah angÂgota tim langsung menenÂtukan opini?

Oh tidak Bung. Proses pemeÂrikÂsaan disupervisi dan direview seÂcara berjenjang, dimulai dari: angÂgota tim (auditor), ketua tim, pengenÂdali teknis, wakil penangÂgung jawab, penanggung jawab dan pemberi tugas. Hasil pemeÂrikÂsaan dan opini direview berÂkali-kaÂli sesuai dengan hierarki yang ada.

Apakah exit meeting menenÂtukan opini?

Exit meeting bukan untuk meÂnenÂtukan opini.

Bagaimana perkembangan tata kelola keuangan secara keseluruhan?

Ya, pada masa bhakti Bapak PreÂsiden SBY, tata kelola keuÂangan Pemerintah Pusat, telah memÂbaik secara signifikan, bukÂtinya opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan PemeÂrinÂtah Pusat tahun 2011 adalah WaÂjar Dengan Pengecualian (WDP).

Bagaimana dengan KemdikÂbud?

Kami sebenarnya sudah meÂnahan diri untuk tidak membuka seÂcara detail masalah di KemÂdikÂÂbud, tetapi kondisi-kondisi terÂÂÂtentu memaksa kami harus menÂjelaskan apa adanya. Apa yang disampaikan Ketua BPK di depan DPR RI pada tanggal 29 Mei 2012 dan di Istana pada tanggal 30 Mei 2012, yang terÂkait dengan semua Kementerian/Lembaga, terÂmasuk hal-hal yang terkait dengan Kemdikbud, suÂdah benar, sesuai dengan peraÂtuÂran peÂrunÂdang-undangan yang berlaku. Dan penjelasan Humas BPK, paÂda tanggal 23 Juli 2012, yang meÂnyatakan nilai temuan di KemÂdikbud minimal Rp1,6 triÂliun (bukan Rp82,7 milyar) itu juÂga sudah benar.

Apakah BPK sudah menangÂgapi surat Mendikbud?

Tanggapan Kemdikbud yang terÂÂkait substansi pemeriksaan suÂdah dimasukkan dalam laporan peÂÂmeriksaan. Laporan pemerikÂsaÂan yang kami serahkan sebaÂnyak 3 buku, yang terdiri dari laÂpoÂran peÂÂmeriksaan atas laporan keuÂaÂngan Kemdikbud tahun 2011, laÂpoÂran peÂmeriksaan atas Sistem PengenÂdaÂlian Intern, dan laÂporan peÂmerikÂsaan atas KepaÂtuhan TerÂhaÂÂdap PeraÂturan PerunÂdang-undangan.

Kami juga sudah menanggapi surat Kemdikbud nomor 468/MPK/KU/2012 tertanggal 8 Juni 2012 dan surat Mendikbud noÂmor 51714/MPK/KU/2012 yang kami terima tanggal 24 Juli 2012 juga sudah kami tanggapi pada tanggal 25 Juli 2012, sehari seteÂlah surat diterima. Bahkan kami telah mengundang pihak KemÂdikÂbud di BPK sebanyak 6 kali, yaitu tanggal 9 Januari 2012, 30 Januari 2012, 19 Maret 2012, 10 April 2012, 24 April 2012, dan 30 Mei 2012. Bahkan secara khuÂsus kami datang melakukan soÂsialisasi di Kemdikbud pada tangÂgal 14 Februari 2012.

Kabarnya banyak yang meÂlobi Anda, dan ada juga yang meÂÂnekan terkait dengan laporan?

Ah, tidak benar itu. MemangÂnya saya rem bisa ditekan-tekan.

Mengenai Rektor perguruan tinggi yang diperiksa KPK dan Kejaksaan, komentar Anda apa?

Saya tidak ada komentar untuk masalah yang sudah ditangani penegak hukum. Untuk membanÂtu perbaikan tata kelola keuangan di Perguruan Tinggi Negeri seluÂruh Indonesia, kami telah mengÂunÂdang para Rektor 2 kali, yakni pada tanggal 5 April 2010 dan 9 JaÂnuari 2012. Kami sudah mengÂingatÂkan potensi masalah sedini mungkin kepada para rektor tersebut.

Apa benar teman-teman Anda di kabinet sempat dikaitÂkan dengan laporan BPK?

Ya, saya mendengar itu dan saÂya sangat menyesalkan hal terÂsebut. Saya tegaskan bahÂwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan teman-teman saya di kabinet. Kami bekerja sangat profeÂsioÂnal. [Harian Rakyat Merdeka]