Tak hanya itu, masyarakat telah memberi peringatan ke perusahaan gandengan antara Pertamina, Medco LNG dan Mitsubishi tersebut. Pasalnya proyek yang tengah dijalankan perusahaan tersebut dinilai tidak sejalan dengan komitmen yang dibangun.
Demikian disampaikan Anggota DPD asal Sulawesi Tengah, Nurmawati Dewi Bantilan, usai diskusi bertajuk "Gas Donggi Senoro untuk Siapa?" di gedung DPD Kompleks Senayan, Jakarta (Kamis, 26/7).
"Pada tanggal 17 Juli 2012 sekelompok masyarakat memberi ultimatum ke PT Donggi Senoro dan pemerintah, berkaitan dengan dampak proyek Donggi Senoro tidak sesuai dengan komitmen yang dibangun," terang Nurmawati.
Komitmen yang dimaksud adalah kesepahaman pada bulan Agustus tahun 2008, di mana dalam pola kepemilikan lahan sarat dengan berbagai masalah. Selain itu proyek tersebut menimbulkkan dampak buruk pada lingkungan.
"Pola kepemilikan lahan ini menjadi potensi konflik yang sangat luar biasa, jauh berbeda dengan realita. Kerusakan lingkungan kini terjadi penurunan kualitas udara, tingkat kebisingan, kualitas air permukaan, gangguan drainase, transportasi darat," paparnya.
Sementara, dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikeluarkan Donggi Senoro dianggap tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan terhadap lingkungan setempat.
"CSR-nya tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, ini benar-benar tidak sesuai yang jadi harapan. Jangankan sesuai yang bisa mensejahterakan rakyat, belum beroperasi saja sudah menyusahkan rakyat," ucapnya.
"Jika Donggi Senoro tidak melakukan kesepakatan awal maka akan ada kekisruhan di masyarakat sekitar," tutup Nurmawati.
[ald]
.jpg)
BERITA TERKAIT: