Begitu sebagian kesimpulan dalam pertemuan warga Papua yang diinisiasi oleh Kaukus Papua DPR RI dan Pusat Studi Nusantara (PSN) di di Hotel Bidakara Jakarta (Jumat, 11/7). Hal itu disampaikan Koordinator Kaukus Papua DPR RI, Paskalis Kossay kepada wartawan di sela-sela pertemuan.
Ditambahkan dia, dalam Otsus dan UP4D ada kebijakan anggaran yang cukup besar, namun tidak bterlihat dan berjalan di lapangan.
Kesimpulan lainnya, masyarakat Papua meminta konflik yang marak terjadi menjelang Pemilukada.
"KPU (Papua) dan DPRD harus duduk bersama," paparnya
Sementara terkait kekerasan di Papua, pertemuan tersebut meminta pemerintah pusat turun langsung.
"Perlu didiskusikan, melibatkan tokoh Papua. Ini tugas Kemenpolhukam. Kita ingin dialog, harus diduskusikan dengan baik. Penegakan hukum harus dijalankan, Seperti penegakan ham dan korupsi, harus semua trasnsparan," ungkapnya
Paskalis menyambut baik janji Presiden SBY yang akan menyelesaikan masalah Papua dengan dengan hati.
"Itu sangat baik, tapi mana buktinya? Seharusnya dalam irama dan nada harus sama, perkataan dan perbuatan di lapanagan," tandas dia.
[dem]
BERITA TERKAIT: