"Kita menuntut dihentikannya politik upah murah, upah minimum, minimal 100 persen kebutuhan layak hidup, upah sektoral minimal 10 persen dari upah minimun provinsi dan upah minum kota," kata Koordinator aksi, Said Iqbal, dengan suara lantang di depan Istana Merdeka (Kamis, 12/7)/
Latar belakang aksi ini, ungkap Said, karena keputusan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak. Dengan peraturan ini maka jumlah kebutuhan yang semula 46 menjadi 60 jenis KLH. Penambahan komponen itu jika dinominalkan maka buruh hanya mendapatkan tambahan upah sekitar Rp 40.000 per bulan dari standar KLH lama yaitu Rp 20.000.
"Jika dihitung bersama UMR maka hanya berjumlah Rp 1.820.000," tegas Said.
Selain menuntut dua hal di atas, buruh juga menuntut diberlakukannya upah layak bagi guru honorer dengan upah minimal UMP/UMK daerah setempat. Sementara dan bila ada kekurangan upah maka wajib ditanggung APBN atau APBD.
[ysa]
BERITA TERKAIT: