Kordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan, mengungkapkan temuan lembaganya bahwa praktik transaksional yang dilakukan pasangan kandidat gubernur sangat beragam.
"Ada yang menitipkan ambulans di sebuah kelurahan, nanti kalau suara warga mencapai 90 persen untuknya, baru ambulans itu dijadikan milik warga. Kalau tidak, ditarik kembali," ungkap Abdullah dalam diskusi Pilkada DKI, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/7).
Ada pula pengumpulan massa seolah menjadi tim relawan tapi nyatanya dikumpulkan dan dikondisiksan untuk kemudian diberikan uang yang jumlah per orang mencapai Rp 200 ribu - Rp 400 ribu.
"Angka itu bukan kategori
cost politic tapi
money politic," tegasnya.
Ketika warga dikumpulkan di satu tempat, dibrifing lalu diberi uang Rp 200-400 ribu, itu bukanlah pengganti ongkos yang normalnya di kisaran Rp 50 ribu.
"Batasan mana politik uang dan ongkos politik ini beda tipis. Lalu ada yang gelar pengobatan gratis. Pertanyaannya, apakah rutin dia lakukan pengobatan itu?" tegasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: