Fuad Rahmany: Pegawai Nakal Pasti Ditangkap, Bertobatlah Sebelum Dibui...

“Itu hanya orang-orang nakal saja yang nekat menerima suap. Jangan disalahkan institusinya. Kami terus melakukan penerti­ban,” ujar Fuad Rahmany kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, KPK me­nang­kap Kepala Seksi Penga­wasan dan Konsultasi KPP Sidoarjo, Jawa Timur, Tommy Hindratmo (TH) dan pengusaha James Gunarjo di rumah makan sederhana Jalan KH Abdul Syafi’i, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (6/6).

Dari tangan para tersangka disita uang senilai Rp 280 juta dalam pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000 yang dibawa menggu­nakan tas warna hitam.

Fuad Rahmany selanjutnya mengatakan, dengan jumlah pe­gawai Ditjen Pajak mencapai 32.000 orang, tentu sulit me­masti­kan ke depan tidak terjadi lagi kasus seperti itu.

“Yang penting kami ini mem­punyai sistem pengawasan yang sangat efektif, bekerja sama dengan KPK agar menangkap orang-orang yang nakal itu,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Ada yang menilai pengawa­san Ditjen Pajak lemah, se­hingga sering terjadi kasus suap, tang­gapan Anda?

Tidak bisa dibilang begitu. Penga­wasan sudah dilakukan. Memang ada saja yang nakal. Makanya kami terus kem­bang­kan untuk menangkap orang-orang yang nakal itu.

Apa saja pengawasan yang su­dah dilakukan?

Kami sudah bekerja sama dengan KPK sejak tahun lalu. Ini mulai efektif. Pegawai yang na­kal pasti ditangkap. Kami mem­butuhkan bantuan seperti itu. Dengan harapan pegawai itu takut melakukan tindak kejaha­tan. Bertobatlah sebelum dibui.

Sebenarnya organisasi yang besar ini sudah ada pengawasan yang besar dan ketat. Setiap ada kenakalan, kecurangan, atau penyimpangan, akan cepat kami deteksi dan ambil tindakan.

Kenapa bukan jajaran Anda saja yang menangkap?

Kalau kami yang melakukan penangkapan, itu sulit. Sebab, tidak mempunyai peralatan sadap dan lainnya. Sedangkan KPK mempunyai peralatan lengkap dan punya kewenangan.

Apa sulitnya menangkap lang­sung?

Untuk menangkap basah itu nggak mungkin kami lakukan.

Makanya kami minta bantuan KPK. Ke depannya kalau ada yang nekat seperti ini maka kami tangkap lagi. Kami bersama KPK akan terus mengintai pegawai nakal. Lama-lama kan nggak ada yang berani menerima suap atau memberi suap.

Apa Ditjen Pajak sebelum­nya sudah mengetahui tinda­kan yang dilakukan TH?

Sebenarnya kami mendapatkan informasi. Awalnya ada laporan dari pihak ketiga, yakni whistle­blower. Laporan itu bisa saja lang­sung ke kami. Kemudian kami komunikasikan dengan KPK. Bisa juga laporan itu lang­sung ke KPK. Kemudian kami cari data-datanya. Kami ini kan punya informasi data siapa orangnya.

Siapa pihak ketiga itu?

Kami nggak boleh kasih tahu. Nanti mereka nggak berani lagi dong untuk melaporkan. Siapa pun whistleblower-nya, nggak boleh dikasih tahu dari mana dia berasal.

Apa yang sudah Anda laku­kan terhadap pegawai nakal itu?

Selama ini kami juga men­dapatkan beberapa kasus adanya permainan curang. Kemudian ada yang sudah dikenakan hukuman disiplin. Ada pula yang dipecat.

Kenapa sering terjadi sih ke­jadian seperti ini?

Saya rasa, organiasi besar yang tekenal di luar negeri pun ada juga kasus-kasus semacam ini.

Di mana saja ada. Mestinya masyarakat tidak menyalahkan institusi begitu ada pegawai pajak yang nakal.

Jangan dibilang, kok masih ada kejahatan yang dilakukan Ditjen Pajak. Kan kejahatan itu ada di mana-mana. Yang penting kita segera tangkap basah yang nakal.

Kapan target Ditjen Pajak ber­sih dari kasus suap?

Dengan jumlah pegawai sangat banyak dan tersebar di mana-mana, sulit untuk mengatakan target benar-benar bersih. Na­mun, kami terus melakukan upaya-upaya ke arah sana.

Jumlah pegawai kan 32.000 orang, bagaimana mau mengha­rap­kan semuanya malaikat. Nggak bisa kan. Namun, dengan tertangkapnya TH ini tentunya akan menimbulkan efek jera.    

Barangkali sosialisasikan ke­pada pegawai Pajak ini ku­rang?

Kami ini terus menunjukkan kepada dua pihak. Yakni secara internal agar jangan mencoba-coba lagi untuk nekat menerima suap. Begitu juga secara ekternal, kami sudah pesan jika ada yang memberi suap segera ditangkap juga. [Harian Rakyat Merdeka]