Yusril Ihza Mahendra: Kalau Nggak Yakin Menang, Buat Apa Gugat Grasi Corby

BERITA TERKAIT:

Anak Masyumi dan NU Jangan Ada Beban Psikologis Lagi

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Presiden Akan Terbitkan Peraturan Pemerintah Akhiri Polemik Perpol 10-Putusan MK

Menko Yusril Belum Berani Jawab Polemik Perpol 10/2025

Ada di Ekosistem Baik

Itu juga belum terlambat. Ke­pu­tusan pejabat bisa digugat di pengadilan dalam tenggang waktu 90 hari setelah keputusan itu di­keluarkan.  

Apa saja persiapan yang su­dah dilakukan untuk menang­kan gugatan grasi Corby itu?

Nggak ada persiapan yang luar biasa. Itu kan biasa-biasa saja. Itu kan hanya menggugat kepu­tusan presiden supaya dibatal­kan, gitu saja.

Isi materi dalam gugatan itu apa saja?

Berisi mengenai keputusan pre­siden yang bertentangan de­ngan undang-undang yang ber­laku. Bertentangan dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik. Makanya cukup alasan bagi pengadilan untuk membatalkan keputusan itu.

Ada yang menilai pemberian grasi itu merupakan hak pre­ro­gatif presiden, tanggapan Anda?

Kita lihat bagaimana pe­ni­lai­an hakim nantinya. Ini berbeda dengan keputusan pre­siden lain seperti pengangka­tan menteri yang sekali diteken selesai. Hak prerogatif itu dalam kaitan de­ngan hak mengangkat seseo­rang dalam jabatan, bukan grasi.

Karena itu bagi saya itu ke­pu­tusan pejabat tata usaha negara biasa yang dapat digugat di PTUN.

Mungkin presiden keberatan, silakan saja dia mengemu­ka­kan argumen-argumen kebe­ratan­nya. Nantikan hakim yang me­nilai.

Apa alasan mengajukan gu­ga­tan tersebut?

Granat mengajukan itu karena mereka mempunyai kepentingan dengan pemberian grasi kepada Corby itu.

Mereka kan organisasi yang selama ini tugasnya berge­rak da­lam mengantisipasi pe­ngedaran narkotik dan menang­gulangi korban-korban.

Nah Corby ini kan salah satu sindikat pengedar. Kalau dia di­kasih grasi begitu saja, korban-korban nar­koba itu merasa ke­beratan dan dirugikan. Ini dasar­nya mereka menggugat itu.

Apa itu saja?

Selain itu Keppres pemberian grasi kepada narapidana sindikat narkotik adalah bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Un­dang Narkotika, Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Narkotika dan PP Nomor 28/2006 tentang Penge­tatan Pemberian Remisi kepada narapidana korupsi, tero­risme, narkoba dan kejahatan trans-na­sional terorganisir.

Pemberian remisi itu juga ber­tentangan dengan asas kehati-hatian, keterbukaan, pro­fesio­nalitas dan akuntabilitas se­bagai ciri-ciri dari asas-asas umum pemerintahan yang baik

Apa Anda yakin menang?

He-he-he, mudah-mudahan saja. Hakim yang menentukan.

Dari pihak kita tentunya kalau nggak ya­kin menang, buat apa digugat.

Yang jelas, saya diberi kuasa oleh Granat, tentu saya bertindak sebagai ad­vo­kat yang ha­rus ber­u­­saha semaksimal mungkin untuk memenangkan gugatan tersebut.

Itu sih nggak bisa dijawab. Se­bab, advokat itu kan sama dengan dokter. Siapa saja mau berobat sama dia kan nggak boleh ditolak kalau memang sanggup mena­nga­­ninya. Kalau dia spesialis jantung, lalu ada orang berobat karena sakit jantung, ya tidak bisa nolak dong. Sebab, itu memang keahliannya. Tapi kalau orang sakit bengek, ya dia bisa nolak. Karena dia ahli jantung bukan ahli bengek.

Kalau saya ditanya kenapa dia milih saya, saya juga nggak tahu, itu pertimbangan mereka sendiri. Saya tidak bisa menjelaskan. Sama saja kalau kita sakit, kita da­tang ke dokter A. Kalau dita­nya kenapa datang ke dokter A, bukan ke dokter B. Apakah karena doktor A sudah banyak menyem­buhkan pasien, kan susah jawab­nya. [Harian Rakyat Merdeka]