Golkar: Tidak Ada Politik Dinasti di Orde Baru

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/aldi-gultom-1'>ALDI GULTOM</a>

LAPORAN: ALDI GULTOM

Sabtu, 26 Mei 2012, 09:52 WIB

Golkar: Tidak Ada Politik Dinasti di Orde Baru

soeharto/ist

RMOL. Politik dinasti justru bangkit setelah reformasi, terutama di daerah-daerah. Dulu, di Orde Baru era tangan besi Soeharto, tak dikenal politik kerajaan. Kini, belasan tahun setelah gerakan reformasi meletus, politik kerajaan justru banyak dan jumlahnya ratusan.

"Politik ini riil di tingkat daerah atau provinsi kabupaten kita, kecuali di Sumatera Barat. Ini muncul karena negara dulu begitu kuat, semua yang berbau perbedaaan dimasukkan ke penjara dan pers pun jadi korban," kata Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar, Indra Jaya Piliang, dalam acara polemik "Politik Dinasti di Negeri Demokrasi", di Warung Daun, Cikini Raya 26, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5).

Di masa Orde Baru, yang terjadi bukanlah politik dinasti namun berbeda dari itu, berupa nepotisme.

"Ini agak beda dengan politik dinasti karena nepotisme berbau penunjukan langsung, tapi politik dinasti sekarang hidup di masyarakat," jelasnya.

Akibatnya, setelah Orba tumbang seperti rumah kertas, maka masyarakat yang sudah lama alami sistem politik Orba mengalami euforia demokrasi.

"Daerah yang paling kuat mengalami politik dinasti, rata-rata yang masuk parlemen itu kelompok oligarki lokal," ucapnya.

Dia mencontohkan, apa yang terjadi di Maluku Utara pada Partai Demokrat sehingga nyaris memakan korban fisik Anas Urbaningrum dan Ibas Yudhoyono adalah contoh nyata pertarungan politik dinasti di Maluku Utara. [ald]