RMOL. Ketua Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD Farouk Muhammad terus memantau perkembangan tewasnya tiga TKI asal NTB di Malaysia.
Farouk bersama Komnas HAM langsung mendatangi DeÂwan Negara Malaysia dan SuruÂhanjaya Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Malaysia.
“Tiga TKI itu adaÂlah warga saya di NTB. Saya terÂpÂanggil dan saya tidak bisa terima kondisi luka tembak yang seperti itu. Di kepolisian itu ada norma standar internasional bahwa peÂnembakan itu tidak boleh sembaraÂngan,†kata Farouk Muhammad keÂpada Rakyat MerÂÂÂdeka, di JaÂkarta, kemarin.
Penembakan itu, lanjut bekas Kapolda NTB ini, ada aturannya meskipun terhadap penjahat. PoliÂsi boleh menggunakan senÂjata api tapi sifatnya untuk meÂlumÂpuhkan. Sementara dalam kasus ini tidak terjadi kontak senjata.
Farouk menuturkan, yang diÂlaÂkukan polisi Indonesia sudah baik. Sayangnya, polisi tidak menÂÂjelaskan hasil otopsi secara detail kepada warga.
“Memang tidak ada kewajiban untuk menjelaskan secara detail. Hanya saja disesalkan. Namun kurang penjelasan kepada warga, sehingga menyisakan kecurigaan bagi keluarga korban. Tapi kita tidak bisa menyalahkan polisi,†paparnya.
Berikut kutipan selengkapnya:
Kita nggak bisa berteriak di sini saja. Penanganan-penangaÂnan kasus seperti ini kami tidak puÂas dengan apa yang dilakukan peÂmeÂrintah, seÂhingga kami haÂrus beÂrangÂkat juga. Kami bekerja sama dengan Komnas HAM.
Tim kami ini hanya untuk mengÂÂkalrifikasi, bukan tim invesÂtigasi. Karena kita nggak punya kewenangan untuk melakukan investigasi.
Apakah ada kendala?
Kendalanya di Malaysia juga ada pembatasan-pemÂbatasan. MiÂÂsalnya DPD tiÂdak bisa langÂÂÂsung menemui kantor polisi MaÂlaysia. Kami berkoordinasi juga dengan tim Kemenlu dan Polri yang sudah berangkat duluan.
Kami langsung melakukan konsolidasi. Hari pertama, kami fokus mendatangi keluarga korÂban yang ada di Malaysia, ada satu orang namanya Wildan, kami juga mendengarkan penjeÂlaÂsan dari majikannya.
Lalu apa yang diperoleh?
Keterangan yang kami peroleh ketiga TKI ini orang baik dan kalau pergi selalu membawa fotoÂkopi parpor, bahkan dompet pun ada. Kami menyesalkan polisi Malaysia yang beralasan tidak mengetahui identitas ketiga TKI kita sehingga tidak segera dilaÂporÂkan ke KBRI. PaÂdaÂhal, kata WilÂdan mereka seÂlalu memÂbawa idenÂÂtitas, kita ngga tahu juga.
Hanya itu saja yang dilakuÂkan tim Anda?
Tidak. Kami selanjutnya mengumpulkan TKI asal NTB yang ada di daerah itu dan ada sekitar 30 orang perwakilan dari semua kelompok. Kita melakuÂkan dialog dengan mereka. MeÂreka tidak tahu persoalan ini.
Tapi yang dialami mereka seÂbagai TKI awalnya legal. Namun samÂpai di sana, tidak sesuai deÂngan yang dijanjikan.
Maksudnya?
Ya, mereka kadang-kadang gajiÂnya tidak dibayar, kadang-kadang pekerjaannya tidak sesuai yang dijanjikan dan bahkan temÂpat kerjanya pun bisa berbeda. Mereka keluar dan jadi ilegal di situ. Sebenarnya mereka itu legal.
Hal ini mereka lakukan karena kondisi yang membuat mereka di situ ilegal. Peranan majikan pun sangat dominan dalam sistem kerja di Malaysia.
Siapa yang menemui tim Anda di Malaysia?
Kami ketemu dengan Dewan Negara atau DPD Malaysia. Kami disambut baik dan bertemu langsung dengan ketua Dewan Negara Malaysia Abu Zahar Ujang. Saya menjelaskan bahwa saya juga bekas polisi dan keÂbetulan dia juga polisi.
Apa yang dikatakan oleh mereka?
Mereka berjanji akan terus meÂnemui pejabat-pejabat Malaysia untuk mengusut tuntas masalah ini. Saya katakan, target kita terÂpenuhi meskipun satu lembaga.
Anda tidak ke TKP penemÂbaÂkan?
Itu kan urusan teknis. Sudah diserahkan ke Suruhanjaya hak asasi manusia dan mereka saat itu mau langsung ke TKP. Saat itu juga teman-teman saya dan terÂmasuk wartawan yang ikut romÂbongan mau ikut ke TKP.
Tapi saya bilang, bahwa kita kita di sini sudah diterima dengan baik. Kami ini membawa misi politik untuk mengkrifikasi dan menyampaika aspirasi poliÂtik. Kami nggak ke TKP, bagi kami tidak ada artinya karena bukan tuÂjuan kami. Misi kami ini politik.
Apa dasar hukumnya kami haÂrus ke TKP. Nggak ada gunanya, kan saya sudah tahu, gambaranÂnya pun saya tahu. Kami ini buÂkan misi teknis, karena itu uruÂsan pemerintah. Kami ini misi politik.
Apa reaksi pemerintah MaÂlayÂsia saat didatangi tim Anda?
KBRI di Malaysia mengatakan kepada saya bahwa langkah yang saya lakukan ini menggetarkan Kuala Lumpur, Malaysia karena seÂbelumnya tidak pernah ada seÂperti ini. Tim kami banyak. [Harian Rakyat Merdeka]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Copyright © 2024 Republik Merdeka Kantor Berita Politik RMOLID All Right Reserved.
