Haryono Umar: Kami Siap Berikan Informasi Soal Kasus Angelina Sondakh

BERITA TERKAIT:

Kusfiardi: Saya Optimis Indonesia Bisa Segera Melakukan Reformasi Pajak yang Lebih Baik

UKT Perguruan Tinggi Harus Minim, Prabowo: Kita Akan Hitung

Prabowo Pastikan Tidak Anti Kritik, asal Objektif

Kenapa kesiapan Anda be­lum direspons KPK?

Saya tidak tahu. Yang jelas, sa­ya siap membantu KPK meng­ung­kap kasus yang diduga meli­batkan Angelina Sondakh.

Apa yang akan dilakukan Ke­mendikbud membantu KPK  menuntaskan kasus ini?

Ya, tergantung KPK. Kalau KPK  butuh informasi, ya kita be­rikan untuk tugas-tugas pen­ye­lidikan, penyidikan, dan pe­nin­dakan yang  mereka lakukan.

Apa sebelumnya KPK per­nah meminta informasi dari Ke­­mendikbud?

Belum. KPK kan polanya me­minta keterangan orang-orang yang terkait. Dari sana mungkin KPK mendapat info. Seperti me­minta keterangan langsung di per­guruan tinggi.

Sejauhmana dugaan keter­li­batan Angie terkait dengan pro­yek-proyek universitas?

Wah, kalau itu materinya, KPK yang tahu. Tanya ke sana saja.

Apa Kemendikbud tahu pro­yek-proyek itu?

Sejauh ini belum. Kami tahu dari pemberitaan  di media saja yang menyebutkan ada sekian uni­­versitas. Persisnya belum ta­hu. Mungkin saat di pengadilan nan­ti kita tahu.

Masa Kemendikbud tidak ta­hu universitas-universitas itu?

Kalau proyek kan semua uni­versitas punya pengadaan-peng­adaan seperti itu. Tapi yang mana yang bermasalah, kita tidak tahu.

Itu kan data rahasia di KPK, materi atau data-data penyidikan itu kan tidak boleh keluar.

Data-data mengenai peng­ada­annya masuk ke Kemen­dikbud kan?

Yang namanya mereka mela­kukan kegiatan, ya pasti ada. Dari BPK juga ada kan. BPK mela­ku­kan pemeriksaan data-data di per­guruan tinggi, berkaitan de­ngan pe­ngadaan barang. Hasil pe­me­riksaan BPK itu ada di kita. BPK pasti menyampaikan juga ke KPK.

Anda pernah bilang akan mem­berikan bantuan apapun yang diperlukan KPK, ban­tu­an apa itu?

Tentu informasi. Tapi kita kan pasif saja. Itu kan ranahnya hu­kum. Kalau ranah hukum, itu kan betul-betul kewenangannya KPK. Kita tidak boleh ganggu me­reka. Tinggal menunggu kon­tak dari KPK saja.

Mulai sekarang kita mem­per­kuat satuan pengawas intern (SPI). Kemudian membenahi sistem pengelolaan keuangan.

Sistem pengeloalaan keuangan kan banyak macamnya di per­guruan tinggi, dari pene­rimaan saja dia terbagi dalam banyak ma­cam. Misalnya penerimaan dari negara yang berasal dari APBN, dari masyarakat, sum­bang­an-sumbangan, hibah. Be­gitu juga segi pengeluaran barang dan pajak.

Nah semua itu kan harus me­ngikuti peraturan. Nggak boleh ada toleransi.

Perlu banyak andil di situ pe­nga­was intern masing-masing per­guruan tinggi. Ini yang  se­dang kami siapkan pola-polanya.

Kapan upaya perbaikan mu­lai berjalan?

Yang jelas pengelolaan ke­uang­an  sejak Januari lalu. Kita su­dah melakukan upaya-upaya per­baikan. Kita juga koordinasi dengan BPKP di daerah-daerah untuk melakukan monitor setiap tiga bulan.

Bagaimana dengan BPKP ?

Sudah berjalan. Dengan mo­ni­toring itu kalau ada permasalahan bisa segera diperbaiki.

Saya sudah menyurati seluruh perguruan tinggi, kita juga sudah me­lakukan kerja sama dengan BPKP. Perwakilan-wakilan BPKP di daerah betul-betul mau membantu.

Apa lagi yang dilakukan Ke­men­dikbud untuk mence­gah pe­nyelewengan?

Yang jelas kita akan melakukan audit kepada pengelolaan ke­uangan pengadaan barang, di per­guruan-perguruan tinggi.

Di samping pencegahan juga perlu kita perkuat. Jangan sampai me­reka melakukan penyim­pang­an-penyimpangan, baik ad­ministrasi maupun etika.

Kan rata-rata universitas-uni­versitas belum punya kode etik, kita nanti akan meminta mereka me­nyiapkan kode etik.

Kode etik kapan dijalankan?

Segera. Kami sedang menyiap­kan pola-polanya. Tapi pem­be­nahan-pembenahan di perguruan ne­geri diutamakan. Sebab, me­reka yang mengelola keuangan negara. [Harian Rakyat Merdeka]