Imbauan itu disampaikan Divisi Advokasi Rapid Agrarian Conflict Apprasial Institute, Antony Grivod, kepada wartawan siang ini di Jakarta, (Jumat, 20/4) menanggapi isu Hendarman Supanji akan diproyeksikan menjadi Kepala BPN yang baru.
Menurutnya, Hendarman sama sekali tidak memiliki track record dan pengalaman dalam bidang pertanahan. Apalagi, saat menjabat sebagai jaksa agung, Hendarman, cenderung mengamini dan memerintahkan jajaranya memproses hukum atas petani-petani yang terlibat dalam konflik pertanahan dan mengesampingkan penyelesaian lain atas konflik tanah yang terjadi.
Menurutnya, jika Hendarman terpilih menjadi kepala BPN yang baru, kemungkinan akan lebih menyengsarakan petani terutama yang terlibat dalam konflik pertanahan.
Karena dikwatirkan, hal itu justru semakin memperlemah reformasi bidang pertanahan dan sudah seharusnya, pengangkatan pejabat negara bukan berdasarkan transaksional politik, tetapi lebih pada kapasitas, kemampuan dan prinsip untuk berdiri paling depan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan rakyat atas tanah dan sumber daya alam.
Sebelumnya, memang tersiar kabar SBY akan mengganti Kepala BPN. Informasi itu juga sudah sampai ke ke DPR. "Saya dengar sih. Tapi belum jelas ya," ujar anggota Komisi II DPR dari PKB Malik Haramaian kepada Rakyat Merdeka Online belum lama ini. [zul]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: