Partai Gurem Tunjuk Yusril Kuasa Hukum Gugat UU Pemilu ke MK

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>

LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Selasa, 17 April 2012, 18:54 WIB

Partai Gurem Tunjuk Yusril Kuasa Hukum Gugat UU Pemilu ke MK

Yusril Ihza Mahendra/ist

RMOL. Partai non Parlemen yang digagas Partai Forum Lima, PDS, PDP,PBB, PKNU dan PKPI menunjuk mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum untuk menggugat Undang-Undang Pengganti Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yaitu pada Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 208 PT Nasional 3,5 persen.

"Kita akan menunjuk yusril untuk menjadi pengacara, dan dia mengatakan akan siap. Itu ada 15 partai bersama dengan kami," kata Ketua Umum DPP PDS Denny Tewu, dalam Rapat Pimpinan Nasional III PDS, di Hotel Kartika Chandra, di Jakarta, Selasa (17/4).

Sambung Denny, bagi PDS, Parlemen Treshold (PT) tidak proposional, maka akan mengakibatkan suara jomplang akan semakin tinggi.

"Pada Pemilu 2004 lalu, sebanyak 19 juta pemilih sia-sia. Pemilu yang akan datang suara jumlah Pemilih akan hilang sia-sia akan melampui 19 juta," paparnya

"Idealnya, secara nasional PT itu sekitar 1,03 persen. Ini kan negara kepulauan, dengan penyebaran penduduk yang tidak merata, dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau gugatan kita lolos tentunya kita siap akan menjadi peserta pemilu," sambungnya

Pasal 208 mengenai PT yang berlaku secarta nasional, pasal itu menunjukkn disprofesionalitas, karena berlaku nasional,

"Kita (PDS) memiliki kursi yang jelas di Suimatera Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, dan bahkan di Jakarta suara kita sama dengan Partai PAN, " ujarnya.

Denny pun menilai, dengan PT nasional tersebut akan mengakibatkan konflik diberbagai daerah. "Ini yang seharusnya dihindari oleh Pemerintah, dan jangan sampai mengabaikan kebhinekaan dalam bingkai NKRI," tambahnya. [mar]