"Saya tidak tahu (kenapa)," ungkap Ketua Umum DPP Partai Gerindra Suhardi kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.
"Tetapi barangkali ada sumber intelejen bahwa ada info lain dari kelompok lain," sambung Gurubesar Ilmu Kehutanan Universitas Gajah Mada Jogjakarta ini.
Namun, dia kembali memastikan, bahwa Gerindra menolak kenaikan harga BBM semata-mata melihat rencana pemerintah itu tidak tepat. Karena itu tak ada hubungan dengan proses pergantian kepemimpinan.
"Gerindra sikapnya jelas. Gerindra sikapnya konsisten (pergantian pemerintahan) lewat konstitusi yang telah disepkati," tegasnya lagi.
Tudingan bahwa partai penolak kenaikan harga BBM akan menggulingkan pemerintahan saat ini disampaikan Presiden SBY di hadapan kader Demokrat pada Minggu (1/4) usai sidang paripurna soal BBM.
SBY mengungkapkan, saat rapat paripurna DPR, agenda tersembunyi tersebut semakin jelas kelihatan. Dia mengatakan, parpol yang menolak perubahan Pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 semata-mata ingin menggulingkan pemerintahannya.
"Saya melihat telanjang perilaku dan gelagat parpol. Ada keinginan politik dari lawan untuk mengunci presiden, dan membuat ekonomi kolaps. Ada yang tidak setuju dengan mempertahankan pasal 7 ayat 6 agar APBN ambruk dan presiden jatuh," urai dia.
Pasal 7 ayat 6 itu menyebutkan bahwa tidak ada kenaikan harga eceran BBM bersubsidi. [zul]Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: